Perang Dagang & Proteksionisme, RI Sepakat Reformasi WTO?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan Indonesia terbuka bagi reformasi dan modernisasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO).

Enggar berharap reformasi WTO akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral dan tetap mampu mengakomodir kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pilihan Redaksi Meroket Hingga 307%, Ini 5 Saham Paling Cuan Sepekan Polemik Relaksasi DNI yang Kian Memanas Bank Mandiri Kurangi Saham di Asuransi AXA Jadi 20%, Kenapa?

"WTO sebaiknya tidak mengabaikan hal-hal yang belum selesai seperti perundingan putaran Doha, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang. Sebagai koordinator G-33, Indonesia juga ingin agar reformasi WTO terus memperhatikan hal-hal seperti public stock holding dan mekanisme special safeguard," kata Enggar usai menemui Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/11/2018).

Enggar menjelaskan, usulan reformasi WTO didasarkan atas semakin merebaknya ketidakpastian dalam sistem perdagangan dunia. WTO dinilai terus melemah dalam menjalankan fungsinya, terlihat dari tidak berkembangnya penyelesaian perundingan putaran Doha, proteksionisme yang banyak dilakukan negara anggotanya, ancaman blokade AS terhadap pengisian hakim Badan Banding (Appellate Body/ AB), serta kurang efektifnya sistem monitoring.

"Indonesia mendukung pengisian kekosongan anggota AB sesegera mungkin karena untuk menyelesaikan satu kasus banding diperlukan tiga anggota AB. RI khawatir AB akan lumpuh jika tidak segera diisi kekosongannya," kata Mendag.

Salah satu isu modernisasi yang memerlukan masukan dari Indonesia adalah terkait moratorium aturan perdagangan elektronik (e-commerce).

"Pemerintah berharap dapat segera memaparkan posisi runding pada pertemuan selanjutnya dengan WTO di akhir November 2018," ujarnya.

Sebagai informasi, usulan reformasi dan modernisasi WTO sebelumnya telah disuarakan Kanada, Australia, Brasil, Chile, Jepang, Kenya, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Uni Eropa melalui pertemuan Joint Communication di Ottawa, Kanada, 24-25 Oktober 2018.



(roy/roy) Next Article Trump Dikabarkan Susun RUU yang Abaikan Aturan WTO