Kritik Pedas Sudirman Said Soal Sektor Energi di Zaman Jokowi
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
16 November 2018 13:33
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno Sudirman Said bongkar bobroknya pengelolaan sektor energi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sudirman yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di zaman Jokowi ini mengatakan bahwa sektor energi adalah sektor yang paling apes.
"Menterinya saja diganti empat kali. Ada yang baru 21 hari [menjabat], langsung diganti. [Dirut] Pertamina diganti lima orang [dalam periode pemerintahan]. Yang lucu, PLN yang jadi sumber hambatan, tidak pernah diganti," paparnya, di acara Indonesia Energy Forum 2018 di The Dharmawangsa, Jumat (16/11/2018).
Ini sangat disayangkan mengingat pembangunan di sektor energi harus dilakukan jangka panjang, tetapi pemangku kebijakannya kerap bergonta ganti.
Ia menyebut kondisi energi dunia pernah diulas dalam sebuah pemberitaan internasional, bahwa suatu saat permintaan akan minyak dunia akan turun karena 3 hal yakni kesadaran lingkungan, teknologi, dan urusan ekonomi yang dinilai tidak akan ekonomis lagi. Sehingga, harusnya pemerintah menyiapkan langkah-langkah transisi energi ke energi baru.
"2013 Pak Subroto (mantan menteri energi) pernah memberi warning, di tengah-tengah fosil surut tapi energi kita belum bergegas bangun renewable. Jadi sebenarnya pikiran itu sudah muncul," urainya.
Sejalan dengan itu, dia menilai, regulasi yang berkaitan dengan energi sebenarnya sudah cukup relevan. UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, menegaskan bahwa penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (UU pasal 20, 21, 22).
Selain itu, pengembangan dan penelitian tentang EBT dibiayai oleh pendapatan negara dari energi tak terbarukan (UU pasal 30). "Sebetulnya UU ini cukup visioner yang antisipasi fosil akan habis dan penyediaan EBT wajib ditingkatkan. Makanya dulu di kantor Pak Jonan kita dorong dana ketahanan energi yang disambut masyarakat. Tapi kemudian selesai oleh perubahan politik," bebernya.
Selanjutnya, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menurut Sudirman juga menjadi pedoman kuat. Disebutkan, sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan (Pasal 6 ayat 1).
Pemanfaatan sumber energi primer juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan (Pasal 6 ayat 2). "Kalau sedikit turun ke peraturan pemerintah, lebih eksplisit, maksimalkan EBT dan minimalkan minyak bumi," tambah Sudirman.
"Kalau saya boleh kritis sedikit, seluruh kebijakan yang ke sana sudah dinetralisir atau bahkan dimatikan oleh oligopolitas, satu di ESDM dan satu di PLN. Semua orang merasakan renewable mati saja karena seluruh kebijakan 2015 itu didorong untuk melahirkan EBT kemudian dimatikan, tarifnya diacak-acak, kebijakannya disunat."
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Arif Budimanta membeberkan bahwa target yang dicanangkan sektor energi dalam RPJMN relatif tercapai. Dia juga menampik bahwa perhatian terhadap EBT diabaikan.
"70 kontrak energi baru terbarukan ditandatangani pada 2017. Kapasitas pembangkit EBT juga terus meningkat," paparnya.
Dia juga menegaskan, energi harus jadi instrumen pembangunan. Karena itu, pola penggunaan energi harus berbasis dan mengarah pada penggunaan industri terbesar untuk aktivitas produktif.
"Maka pak Presiden ajak hijrah. Energi harus jadi modal dasar pembangunan. Pendekatan kita bukan pendekatan konsumtif, tetapi holistik. Sebagaimana arahan Presiden, bahwa pencapaian target pembangunan sektor energi akan terus diupayakan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri," pungkasnya
(gus) Next Article Kebut Energi Baru, Ini Program Energi Unggulan Prabowo-Sandi
Sudirman yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di zaman Jokowi ini mengatakan bahwa sektor energi adalah sektor yang paling apes.
Ini sangat disayangkan mengingat pembangunan di sektor energi harus dilakukan jangka panjang, tetapi pemangku kebijakannya kerap bergonta ganti.
Ia menyebut kondisi energi dunia pernah diulas dalam sebuah pemberitaan internasional, bahwa suatu saat permintaan akan minyak dunia akan turun karena 3 hal yakni kesadaran lingkungan, teknologi, dan urusan ekonomi yang dinilai tidak akan ekonomis lagi. Sehingga, harusnya pemerintah menyiapkan langkah-langkah transisi energi ke energi baru.
"2013 Pak Subroto (mantan menteri energi) pernah memberi warning, di tengah-tengah fosil surut tapi energi kita belum bergegas bangun renewable. Jadi sebenarnya pikiran itu sudah muncul," urainya.
Sejalan dengan itu, dia menilai, regulasi yang berkaitan dengan energi sebenarnya sudah cukup relevan. UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, menegaskan bahwa penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (UU pasal 20, 21, 22).
Selain itu, pengembangan dan penelitian tentang EBT dibiayai oleh pendapatan negara dari energi tak terbarukan (UU pasal 30). "Sebetulnya UU ini cukup visioner yang antisipasi fosil akan habis dan penyediaan EBT wajib ditingkatkan. Makanya dulu di kantor Pak Jonan kita dorong dana ketahanan energi yang disambut masyarakat. Tapi kemudian selesai oleh perubahan politik," bebernya.
Selanjutnya, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menurut Sudirman juga menjadi pedoman kuat. Disebutkan, sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan (Pasal 6 ayat 1).
Pemanfaatan sumber energi primer juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan (Pasal 6 ayat 2). "Kalau sedikit turun ke peraturan pemerintah, lebih eksplisit, maksimalkan EBT dan minimalkan minyak bumi," tambah Sudirman.
"Kalau saya boleh kritis sedikit, seluruh kebijakan yang ke sana sudah dinetralisir atau bahkan dimatikan oleh oligopolitas, satu di ESDM dan satu di PLN. Semua orang merasakan renewable mati saja karena seluruh kebijakan 2015 itu didorong untuk melahirkan EBT kemudian dimatikan, tarifnya diacak-acak, kebijakannya disunat."
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Arif Budimanta membeberkan bahwa target yang dicanangkan sektor energi dalam RPJMN relatif tercapai. Dia juga menampik bahwa perhatian terhadap EBT diabaikan.
"70 kontrak energi baru terbarukan ditandatangani pada 2017. Kapasitas pembangkit EBT juga terus meningkat," paparnya.
Dia juga menegaskan, energi harus jadi instrumen pembangunan. Karena itu, pola penggunaan energi harus berbasis dan mengarah pada penggunaan industri terbesar untuk aktivitas produktif.
"Maka pak Presiden ajak hijrah. Energi harus jadi modal dasar pembangunan. Pendekatan kita bukan pendekatan konsumtif, tetapi holistik. Sebagaimana arahan Presiden, bahwa pencapaian target pembangunan sektor energi akan terus diupayakan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri," pungkasnya
(gus) Next Article Kebut Energi Baru, Ini Program Energi Unggulan Prabowo-Sandi
Most Popular