Kuota Taksi Online Akhirnya Diserahkan ke Setiap Provinsi
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
07 November 2018 15:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Kuota taksi online akhirnya diserahkan ke masing-masing pemerintah provinsi.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pemerintah pusat hanya akan berwenang menentukan kuota jika ada dua provinsi yang saling bersinggungan.
"Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah operasi dan batas kuota, nantinya ini akan jadi wewenang Pemprov. Namun jika ada dua provinsi yang bersinggungan seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta misalnya, akan diambil alih pusat," kata dia di Kementerian Perhubungan, Rabu (7/11/2018).
Sebelumnya, total kuota taksi online memang ditentukan oleh Kemenhub yakin sebanyak 91.953 unit di mana masing-masing daerah berbeda kuotanya.
Adapun saat ini Kemenhub juga tengah menggelar uji publik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait taksi online.
Payung hukum tersebut merupakan pengganti Permenhub nomor 108 Tahun 2017, yang sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
"Kami lagi uji publik di sana. Kami libatkan perwakilan aliansi untuk bergabung beserta semua komponen terkait taksi online," kata Budi.
Selanjutnya, pada pekan depan uji publik berlanjut di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Langkah ini diambil agar ketika diterapkan nanti, Permenhub tersebut tidak menimbulkan gejolak.
Karena itu, sejak dalam melaksanakan penyusunan, Kemenhub juga merespon berbagai kepentingan. Rencananya, payung hukum ini mulai diberlakukan pada 20 November 2018.
"Pertengahan November, paling lambat tanggal 20 sudah kami daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan," tandasnya.
Dalam Permenhub ini, dilampirkan pula standar layanan minimal yang wajib dipatuhi aplikator taksi online. Budi menyebut, layanan ini meliputi kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, juga aspek yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
(ray/ray) Next Article Ini Bocoran Aturan Taksi Online
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pemerintah pusat hanya akan berwenang menentukan kuota jika ada dua provinsi yang saling bersinggungan.
"Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah operasi dan batas kuota, nantinya ini akan jadi wewenang Pemprov. Namun jika ada dua provinsi yang bersinggungan seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta misalnya, akan diambil alih pusat," kata dia di Kementerian Perhubungan, Rabu (7/11/2018).
Adapun saat ini Kemenhub juga tengah menggelar uji publik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait taksi online.
Payung hukum tersebut merupakan pengganti Permenhub nomor 108 Tahun 2017, yang sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.
"Kami lagi uji publik di sana. Kami libatkan perwakilan aliansi untuk bergabung beserta semua komponen terkait taksi online," kata Budi.
Selanjutnya, pada pekan depan uji publik berlanjut di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Langkah ini diambil agar ketika diterapkan nanti, Permenhub tersebut tidak menimbulkan gejolak.
Karena itu, sejak dalam melaksanakan penyusunan, Kemenhub juga merespon berbagai kepentingan. Rencananya, payung hukum ini mulai diberlakukan pada 20 November 2018.
"Pertengahan November, paling lambat tanggal 20 sudah kami daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan," tandasnya.
Dalam Permenhub ini, dilampirkan pula standar layanan minimal yang wajib dipatuhi aplikator taksi online. Budi menyebut, layanan ini meliputi kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, juga aspek yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
(ray/ray) Next Article Ini Bocoran Aturan Taksi Online
Most Popular