
Jelang Tutup Tahun, Mahathir Ungkap Reformasi yang 'Berani'
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
19 October 2018 20:56

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkap reformasi yang berani dalam Tinjauan Paruh Waktu terhadap 11th Malaysia Plan. Perubahan itu, termasuk memperkuat jejak perekonomian negara, memperbaiki pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kata sambutan untuk laporan yang diterbitkan pada Kamis (18/10/2018), dia menyebutkan reformasi lainnya adalah mempercepat inovasi, mendorong produktivitas, menggerakkan rantai nilai industri, meningkatkan kesejahteraan rakyat - khususnya kalangan terbawah dari 40% kelompok pendapatan rumah tangga - dan meraih pertumbuhan inklusif.
Mahathir mengatakan, Tinjauan Paruh Waktu, dengan prioritas dan penekanan baru, menargetkan untuk mengubah kebijakan yang sudah ada dan merancang revisi target sosioekonomi pada periode 2018-2020.
Tinjauan Paruh Waktu mencakup aspirasi pemerintahan baru serta tantangan ekonomi dan tren global terkini. Upaya-upayanya akan fokus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, sembari memastikan keuntungan yang lebih tinggi bagi semua elemen masyarakat.
"Terkait hal ini, prinsip-prinsip pemerintahan yang bagus, institusi yang kuat, serta integritas dan akuntabilitas akan diperkuat di seluruh administrasi pemerintahan baru untuk mencegah korupsi, kebocoran, penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Dia menyampaikan euforia yang menyambut kesuksesan Pakatan Harapan dalam merebut pemerintahan setelah pemilu ke-14 bersejarah, 9 Mei 2018, datang dengan peringatan. Peringatan yang dimaksud adalah perubahan dan akuntabilitas menyeluruh harus ditegakkan.
Ekspektasi itu mempertegas pemerintahan baru dan masyarakat yang dipimpinnya, sehingga mau tidak mau membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan baru dan reformasi institusional. Transisi politik menggambarkan harapan rakyat atas transparansi, akuntabilitas dan reformasi sosioekonomi yang lebih besar.
Menteri Perekonomian Mohamed Azmin Ali memastikan pemerintah akan menerapkan lebih banyak kebijakan untuk menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat, khususnya kalangan terbawah dari 40% kelompok pendapatan rumah tangga.
Meskipun begitu, dia juga memperingatkan pemerintah dan negara harus mewaspadai risiko-risiko potensi guncangan dan ketidakpastian ekonomi global, seperti meningkatnya kerentanan keuangan, proteksionisme perdagangan dan tensi geopolitik.
"Risiko dan tantangan menggarisbawahi pentingnya memiliki kebijakan ekonomi yang fleksibel, manajemen keuangan publik yang kuat dan posisi fiskal yang berkelanjutan," kata Azmin dilansir Reuters.
(miq/miq) Next Article Ngeri 'Hantu' Inflasi, Malaysia Mau Kerek Suku Bunga (Lagi)
Dalam kata sambutan untuk laporan yang diterbitkan pada Kamis (18/10/2018), dia menyebutkan reformasi lainnya adalah mempercepat inovasi, mendorong produktivitas, menggerakkan rantai nilai industri, meningkatkan kesejahteraan rakyat - khususnya kalangan terbawah dari 40% kelompok pendapatan rumah tangga - dan meraih pertumbuhan inklusif.
Mahathir mengatakan, Tinjauan Paruh Waktu, dengan prioritas dan penekanan baru, menargetkan untuk mengubah kebijakan yang sudah ada dan merancang revisi target sosioekonomi pada periode 2018-2020.
"Terkait hal ini, prinsip-prinsip pemerintahan yang bagus, institusi yang kuat, serta integritas dan akuntabilitas akan diperkuat di seluruh administrasi pemerintahan baru untuk mencegah korupsi, kebocoran, penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Dia menyampaikan euforia yang menyambut kesuksesan Pakatan Harapan dalam merebut pemerintahan setelah pemilu ke-14 bersejarah, 9 Mei 2018, datang dengan peringatan. Peringatan yang dimaksud adalah perubahan dan akuntabilitas menyeluruh harus ditegakkan.
Ekspektasi itu mempertegas pemerintahan baru dan masyarakat yang dipimpinnya, sehingga mau tidak mau membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan baru dan reformasi institusional. Transisi politik menggambarkan harapan rakyat atas transparansi, akuntabilitas dan reformasi sosioekonomi yang lebih besar.
Menteri Perekonomian Mohamed Azmin Ali memastikan pemerintah akan menerapkan lebih banyak kebijakan untuk menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat, khususnya kalangan terbawah dari 40% kelompok pendapatan rumah tangga.
Meskipun begitu, dia juga memperingatkan pemerintah dan negara harus mewaspadai risiko-risiko potensi guncangan dan ketidakpastian ekonomi global, seperti meningkatnya kerentanan keuangan, proteksionisme perdagangan dan tensi geopolitik.
"Risiko dan tantangan menggarisbawahi pentingnya memiliki kebijakan ekonomi yang fleksibel, manajemen keuangan publik yang kuat dan posisi fiskal yang berkelanjutan," kata Azmin dilansir Reuters.
(miq/miq) Next Article Ngeri 'Hantu' Inflasi, Malaysia Mau Kerek Suku Bunga (Lagi)
Most Popular