Malaysia Pening Gegara Ringgit, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Malaysia kini pening karena ringgit. Ini akibat pelemahan mata uang Malaysia itu terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Wakil Menteri Keuangan Malaysia Ahmad Maslan pun bersuara. Ia menyebut pemerintah sudah mengambil sikap pasti.

Ahmad mengatakan pemerintah tetap akan mempertahankan posisinya untuk tidak mematok ringgit karena akan berdampak buruk bagi masyarakat. Ia mengatakan mematok ringgit akan menyebabkan Malaysia kehilangan kemampuan untuk melanjutkan kebijakan moneternya.

Baca: 'Kiamat' Baru Ancam Inggris Gara-Gara KPR

Ia menyebut hal ini akan memaksa bank sentral negara tersebut, Bank Negara Malaysia (BNM), untuk menaikkan Overnight Policy Rate (OPR) ke tingkat yang sama dengan suku bunga AS. Saat ini suku bunga The Fed di ambang batas 5% menjadi 5,25%.

"Masyarakat sudah 'resah' dengan OPR 3%, apalagi jika dinaikkan menjadi 5,25%," kata Ahmad dalam sesi tanya jawab lisan di Majelis Tinggi parlemen pada Selasa (20/6/2023), mengutip Bernama.

Baca: Zelensky Menggila, Ukraina Rebut 8 Wilayah dari Rusia

Ahmad juga mengatakan bahwa Malaysia akan membutuhkan cadangan devisa yang tinggi. Ini untuk mempertahankan pengelompokan pada nilai yang ditetapkan.

"Kerugian lainnya, kontrol aliran modal tidak akan bebas karena masuk dan keluarnya investasi asing ke negara kita akan dikontrol. Ketika kami mematok nilai ringgit, itu mempengaruhi kepercayaan dan daya saing negara," tambahnya.

Dia menekankan bahwa di pasar keuangan global yang tidak pasti, nilai tukar ringgit yang fleksibel berperan penting sebagai peredam guncangan eksternal. Sekaligus mengurangi dampak pada kegiatan ekonomi domestik.

Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen dan fokus untuk melaksanakan kebijakan struktural yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara. Agar dapat menarik aliran dana masuk dan investasi asing yang akan mendukung ringgit.

Langkah ini termasuk kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan produktivitas Malaysia melalui penerapan Kebijakan Investasi Baru (NIP). Tahun lalu, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional saat itu Mohamed Azmin Ali menyebut NIP menguraikan strategi signifikan untuk menghidupkan kembali dan mengkatalisasi ekosistem investasi Malaysia.

Tak hanya itu, Ahmad mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah juga akan memastikan bahwa kesinambungan fiskal dan situasi ekonomi makro yang stabil dipertahankan dengan merumuskan kebijakan fiskal jangka menengah yang kuat, hati-hati dan jelas. Hal tersebut telah tertuang dalam Kebijakan Fiskal, Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal (FRA) yang akan segera diajukan ke DPR.

Baca: MBS Buat Haji Jadi 'Senjata', Merugikan Umat Muslim & HAM?

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dikriminalisasi di Indonesia, Bangsawan Malaysia Bersuara