Internasional
Meski Ekonomi Melambat, Korsel Tetap Guyur Korut Rp 6 T
Bernhart Farras, CNBC Indonesia
04 October 2018 15:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Walaupun ekonomi Korea Selatan (Korsel) sedang tersendat, pemerintahnya tetap ingin mengeluarkan dana hingga ratusan juta dolar untuk proyek-proyek ekonomi dan budaya dengan Korea Utara (Korut).
Inisiatif tersebut dipandang sebagai investasi perdamaian jangka panjang, namun pengeluaran tersebut membawa ancaman naiknya beban utang Seoul dan justru menambah beban jika terjadi gesekan dalam hubungan kedua negara, para ahli memperingatkan.
Dalam sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke parlemen di September, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan anggaran US$419 juta (Rp 6,4 triliun) untuk berbagai upaya yang berkaitan dengan Korea Utara, termasuk reuni keluarga, kantor penghubung bersama, serta kompetisi olahraga. Komitmen tersebut kali pertama disebutkan dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di April lalu.
Angka US$419 juta hanya mengacu pada pengeluaran 2019 saja. Politisi dari kubu oposisi menuduh pemerintah sengaja menyembunyikan biaya jangka panjang karena takut dengan reaksi publik. Hal ini menyebabkan tertundanya ratifikasi RUU itu.
Usulan bernilai jutaan dolar itu muncul saat banyak pihak semakin khawatir akan kondisi ekonomi Korea Selatan yang melambat. Saat mayoritas warga Korea Selatan mengatakan mereka menginginkan perdamaian dengan Pyongyang, banyak dari mereka yang percaya bahwa urusan dalam negeri harus menjadi prioritas untuk dana publik, terutama di saat pertumbuhan melemah, dikutip dari CNBC International.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan tahun ini diperkirakan ada di 2,9%, dibandingkan 3,1% tahun lalu.
Sementara itu, tingkat penciptaan lapangan kerja mencapai posisi terlemahnya dalam sembilan tahun setelah Moon menaikkan upah minimum dan memangkas jam kerja. Langkah tersebut telah menyulitkan usaha kecil dan menengah untuk mempekerjakan pegawai baru.
Ketidakpuasan publik akan kondisi ekonomi sangat mendorong peringkat popularitas Moon menjadi 49%, tingkat terendah sejak ia menjabat sebagai presiden pada Mei lalu, menurut survei Gallup Korea, 7 September. Peringkat pemimpin itu naik sedikit hingga 50%, dalam survei Gallup seminggu kemudian.
Blue House, kantor presiden Korea Selatan, tidak menanggapi permintaan CNBC International untuk memberikan komentar.
Perhatian khusus dalam RUU itu adalah US$262 juta yang dialokasikan untuk menghubungkan dan modernisasi hubungan transportasi antar-Korea tahun depan. Beberapa pihak telah memprediksi bahwa angka itu sebenarnya akan jauh lebih tinggi.
Dua proyek kereta api di Korea Utara, Kaesong-Sinuiju dan Sungai Kosong-Tumen, memiliki panjang sekitar 1.190 kilometer, sehingga harganya mungkin jauh lebih tinggi, menurut Anwita Basu, manajer layanan risiko negara Asia di Economist Intelligence Unit .
Otoritas Jaringan Kereta Api Korea (Korea Rail Network Authority) yang merupakan perusahaan milik pemerintah, memperkirakan peningkatan dan perbaikan jalan-jalan dan rel kereta api yang rusak di Korea Utara dapat menelan biaya sekitar US$38,2 miliar, laporan surat kabar Chosun Ilbo Senin (1/10/2018).
Angka itu menyumbang sekitar 10% dari total rencana pengeluaran 2018 Seoul dan dua kali lipat apa yang akan dibelanjakan pemerintah untuk inisiatif penciptaan lapangan kerja dalam negeri, Basu memperingatkan.
Pada Juni Citi menghitung US$63,1 miliar akan diperlukan untuk membangun kembali transportasi dan infrastruktur Korea Utara, termasuk rel kereta api, jalan, bandara, pelabuhan laut, pembangkit listrik, tambang, dan kilang energi.
Menyusul artikel Chosun Ilbo, seorang juru bicara pemerintah mengatakan perkiraan biaya terperinci akan dirilis setelah survei lapangan selesai. Setiap lompatan kenaikan dalam biaya proyek bisa memalukan bagi Moon.
Bagaimanapun, rencana pengeluaran Moon dapat memberikan beberapa ukuran manfaat ekonomi.
Jalur transportasi "akan menjadi penghambat tambahan anggaran Korea Selatan tetapi juga akan memberi efek spillovers yang positif melalui pekerjaan dan manufaktur yang lebih besar karena proyek ini dibangun," kata Katrina Ell, ekonom di Moody's.
"Dalam jangka lebih panjang, semenanjung yang lebih damai harus memiliki manfaat ekonomi yang melampaui biaya pembangunan infrastruktur awal," lanjutnya.
Banyak yang berpendapat bahwa manfaat terbesarnya adalah eksposur internasional yang akan membawa konektivitas transportasi.
Karena Beijing dan Moskow memimpin inisiatif integrasi ekonomi internasional mereka sendiri, sebuah hubungan langsung yang menghubungkan Korea Selatan dengan wilayah China dan Rusia akan berarti kemudahan akses ke pasar yang lebih luas, kata Anthony Rinna, ahli Korea di Sino-NK.
Tetapi siapa pun yang berurusan dengan Pyongyang harus siap menghadapi tanda tanya besar: Negara tertutup ini memiliki sejarah atas perilaku yang tak terduga. Bila Kim Jong Un berubah menjadi musuh, hal itu akan membuat Korea Selatan merugi.
"Jika diplomasi memudar setelah penanaman investasi signifikan di Korea Utara, entitas Korea Selatan yang terlibat akan kehilangan semua uang mereka," kata Kyle Ferrier, direktur urusan akademis dan riset di Korea Economic Institute of America.
Hanya masuk akal bagi Korea Selatan untuk mengejar proyek kereta api dan jalan lintas Korea setelah sanksi Amerika Serikat (AS) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap rezim Kim dicabut, lanjut Ferrier. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam konstruksi bisa menghadapi konsekuensi keuangan besar.
(prm) Next Article Jangan Kaget, Kim Jong Un Lagi Cari Cara Baikan Sama Korsel
Inisiatif tersebut dipandang sebagai investasi perdamaian jangka panjang, namun pengeluaran tersebut membawa ancaman naiknya beban utang Seoul dan justru menambah beban jika terjadi gesekan dalam hubungan kedua negara, para ahli memperingatkan.
Dalam sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke parlemen di September, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan anggaran US$419 juta (Rp 6,4 triliun) untuk berbagai upaya yang berkaitan dengan Korea Utara, termasuk reuni keluarga, kantor penghubung bersama, serta kompetisi olahraga. Komitmen tersebut kali pertama disebutkan dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di April lalu.
Usulan bernilai jutaan dolar itu muncul saat banyak pihak semakin khawatir akan kondisi ekonomi Korea Selatan yang melambat. Saat mayoritas warga Korea Selatan mengatakan mereka menginginkan perdamaian dengan Pyongyang, banyak dari mereka yang percaya bahwa urusan dalam negeri harus menjadi prioritas untuk dana publik, terutama di saat pertumbuhan melemah, dikutip dari CNBC International.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan tahun ini diperkirakan ada di 2,9%, dibandingkan 3,1% tahun lalu.
Sementara itu, tingkat penciptaan lapangan kerja mencapai posisi terlemahnya dalam sembilan tahun setelah Moon menaikkan upah minimum dan memangkas jam kerja. Langkah tersebut telah menyulitkan usaha kecil dan menengah untuk mempekerjakan pegawai baru.
Ketidakpuasan publik akan kondisi ekonomi sangat mendorong peringkat popularitas Moon menjadi 49%, tingkat terendah sejak ia menjabat sebagai presiden pada Mei lalu, menurut survei Gallup Korea, 7 September. Peringkat pemimpin itu naik sedikit hingga 50%, dalam survei Gallup seminggu kemudian.
 Foto: Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un setelah menandatangani pernyataan bersama di Pyongyang, Korea Utara(Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS) |
Perhatian khusus dalam RUU itu adalah US$262 juta yang dialokasikan untuk menghubungkan dan modernisasi hubungan transportasi antar-Korea tahun depan. Beberapa pihak telah memprediksi bahwa angka itu sebenarnya akan jauh lebih tinggi.
Dua proyek kereta api di Korea Utara, Kaesong-Sinuiju dan Sungai Kosong-Tumen, memiliki panjang sekitar 1.190 kilometer, sehingga harganya mungkin jauh lebih tinggi, menurut Anwita Basu, manajer layanan risiko negara Asia di Economist Intelligence Unit .
Otoritas Jaringan Kereta Api Korea (Korea Rail Network Authority) yang merupakan perusahaan milik pemerintah, memperkirakan peningkatan dan perbaikan jalan-jalan dan rel kereta api yang rusak di Korea Utara dapat menelan biaya sekitar US$38,2 miliar, laporan surat kabar Chosun Ilbo Senin (1/10/2018).
Angka itu menyumbang sekitar 10% dari total rencana pengeluaran 2018 Seoul dan dua kali lipat apa yang akan dibelanjakan pemerintah untuk inisiatif penciptaan lapangan kerja dalam negeri, Basu memperingatkan.
Pada Juni Citi menghitung US$63,1 miliar akan diperlukan untuk membangun kembali transportasi dan infrastruktur Korea Utara, termasuk rel kereta api, jalan, bandara, pelabuhan laut, pembangkit listrik, tambang, dan kilang energi.
Menyusul artikel Chosun Ilbo, seorang juru bicara pemerintah mengatakan perkiraan biaya terperinci akan dirilis setelah survei lapangan selesai. Setiap lompatan kenaikan dalam biaya proyek bisa memalukan bagi Moon.
Bagaimanapun, rencana pengeluaran Moon dapat memberikan beberapa ukuran manfaat ekonomi.
 Foto: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan istrinya Ri Sol Ju memberi salam kepada Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Ibu Negara Kim Jung-sook di Bandara Internasional Pyongyang. Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS |
"Dalam jangka lebih panjang, semenanjung yang lebih damai harus memiliki manfaat ekonomi yang melampaui biaya pembangunan infrastruktur awal," lanjutnya.
Banyak yang berpendapat bahwa manfaat terbesarnya adalah eksposur internasional yang akan membawa konektivitas transportasi.
Karena Beijing dan Moskow memimpin inisiatif integrasi ekonomi internasional mereka sendiri, sebuah hubungan langsung yang menghubungkan Korea Selatan dengan wilayah China dan Rusia akan berarti kemudahan akses ke pasar yang lebih luas, kata Anthony Rinna, ahli Korea di Sino-NK.
Tetapi siapa pun yang berurusan dengan Pyongyang harus siap menghadapi tanda tanya besar: Negara tertutup ini memiliki sejarah atas perilaku yang tak terduga. Bila Kim Jong Un berubah menjadi musuh, hal itu akan membuat Korea Selatan merugi.
"Jika diplomasi memudar setelah penanaman investasi signifikan di Korea Utara, entitas Korea Selatan yang terlibat akan kehilangan semua uang mereka," kata Kyle Ferrier, direktur urusan akademis dan riset di Korea Economic Institute of America.
Hanya masuk akal bagi Korea Selatan untuk mengejar proyek kereta api dan jalan lintas Korea setelah sanksi Amerika Serikat (AS) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap rezim Kim dicabut, lanjut Ferrier. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam konstruksi bisa menghadapi konsekuensi keuangan besar.
(prm) Next Article Jangan Kaget, Kim Jong Un Lagi Cari Cara Baikan Sama Korsel
Most Popular