Gempa-Tsunami Palu, Bagaimana Nasib Roda Pemerintahan?
02 October 2018 11:15
Foto: Kondisi Kantor Pelayanan Pajak Pasca Gempa
Jakarta, CNBC Indonesia - Gempa bumi yang diikuti tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, tak pelak menghentikan aktivitas masyarakat. Tidak terkecuali roda pemerintahan di provinsi tersebut.
Pemerintah berupaya memulihkan pelayanan administrasi untuk warga Palu dan Donggala Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa dan tsunami.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menunjuk satu direktur jenderal untuk mendirikan posko pemerintahan Pemda Sulteng.
Posko tersebut, menurut dia, akan melayani pengaduan dan pelayanan masyarakat, meski tetap berkonsentrasi pada penanganan bencana.
Tjahjo mengemukakan posko pemda akan berada di satu ruangan dengan rumah gubernur berupa tenda darurat. Semua telah dikoordinasikan dengan sekretaris daerah Provinsi Sulteng.
"Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini harus berjalan. Minimal kalau ada hal administrasi yang diperlukan, bisa siap sedia," kata Tjahjo usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Mendagri menyebut Kemendagri tidak memberi tenggat waktu bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah terdampak bencana untuk kembali bekerja. Sebab, mereka berada dalam suasana berduka.
"Jadi kami memahami. Yang penting ada posko kecillah supaya pemerintahan daerah itu ada dan sekarang sudah ada," ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, politikus senior PDIP itu juga menyebut Kemendagri telah mengerahkan 50 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Manado dan Makassar.
Mereka ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan bantuan tata kelola pemerintahan daerah.
"Jadi sekarang, mulai hari ini, roda pemerintahan di sana enggak bisa dibilang lumpuh. Kalau kemarin, iya. Kami sudah kirim radiogram ke daerah untuk membantu. Insya Allah berjalan lancar," kata Tjahjo menjelaskan.
(miq/miq)
Pemerintah berupaya memulihkan pelayanan administrasi untuk warga Palu dan Donggala Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa dan tsunami.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menunjuk satu direktur jenderal untuk mendirikan posko pemerintahan Pemda Sulteng.
Posko tersebut, menurut dia, akan melayani pengaduan dan pelayanan masyarakat, meski tetap berkonsentrasi pada penanganan bencana.
Tjahjo mengemukakan posko pemda akan berada di satu ruangan dengan rumah gubernur berupa tenda darurat. Semua telah dikoordinasikan dengan sekretaris daerah Provinsi Sulteng.
"Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini harus berjalan. Minimal kalau ada hal administrasi yang diperlukan, bisa siap sedia," kata Tjahjo usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
"Jadi kami memahami. Yang penting ada posko kecillah supaya pemerintahan daerah itu ada dan sekarang sudah ada," ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, politikus senior PDIP itu juga menyebut Kemendagri telah mengerahkan 50 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Manado dan Makassar.
Mereka ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan bantuan tata kelola pemerintahan daerah.
"Jadi sekarang, mulai hari ini, roda pemerintahan di sana enggak bisa dibilang lumpuh. Kalau kemarin, iya. Kami sudah kirim radiogram ke daerah untuk membantu. Insya Allah berjalan lancar," kata Tjahjo menjelaskan.
Artikel Selanjutnya
Mendagri Minta Pemda Sekitar Sulteng Segera Kirimkan Bantuan
(miq/miq)
