RI Butuh Investasi Rp 2.200 T untuk Selamatkan Sektor Migas
01 October 2018 11:47
Jakarta, CNBC Indonesia- Lembaga pemeringkat Moody's menilai Indonesia setidaknya butuh suntikan investasi sebesar Rp 2200 triliun jika ingin menyelamatkan industri migas yang produksinya kian merosot.
Moody's Investor Service menyebut nilai investasi ribuan triliun itu dibutuhkan sejak saat ini hingga 2025 mendatang untuk hulu migas yang produksinya terus turun, pembangunan infrastruktur gas, dan juga peningkatan kapasitas kilang untuk pemenuhan kebutuhan bbm dan petrolium.
"Kami juga yakin proporsi investasi Pertamina, selaku BUMN migas, akan naik dan juga produsen domestik lainnya di tengah moderatnya investor asing dan terus berkembangnya regulasi," kata Analis Moody's Rachel Chua melalui keterangan resminya, Senin (1/10/2018).
Asisten Wakil Presiden lembaga pemeringkat internasional tersebut juga mengatakan, sekitar 80% atau US$ 120 miliar dari investasi dihabiskan untuk eksplorasi dan produksi hulu, dan sisa US$ 30 miliar bisa dialokasikan untuk sektor hilir migas.
"Kami memprediksi, produksi migas akan jatuh hampir 20% pada 2022, dilihat dari produksi di 2017," tambah Rachel.
Indonesia, lanjut Rachel, juga akan tetap bergantung pada impor bahan bakar minyak mentah, sekitar 35%-40% dari kebutuhan minyak mentahnya di 2022.
Penurunan produksi minyak mentah domestik sebagian besar akan diatasi oleh pengalihan ekspor barel ke pasar domestik di bawah kebijakan baru pemerintah. Karena kapasitas penyulingan domestik terbatas, impor minyak bumi kemungkinan akan mencapai lebih dari 55% permintaan minyak bumi pada tahun 2022, naik 40% dari saat ini.
Selanjutnya, Moody's juga memperkirakan, Indonesia akan menjadi importir gas setelah 2022 karena permintaan domestik meningkat dan produksi melambat. Permintaan dan pasokan negara sebagian besar memang akan menyeimbangkan pada 2022, tetapi setelah itu, Indonesia perlu menambah pasokan gas domestiknya dengan impor gas alam cair (LNG).
"Kami melihat peran Pertamina sebagai vital untuk sektor ini. Dengan demikian, pemerintah akan tetap merancang kebijakannya seperti saat ini, bahwa subsidi bahan bakar yang ditanggung Pertamina sebagian dikompensasi oleh kebijakan hulu tetap menguntungkan, termasuk pemberian blok minyak dan gas utama," kata Rachel.
(gus)
Moody's Investor Service menyebut nilai investasi ribuan triliun itu dibutuhkan sejak saat ini hingga 2025 mendatang untuk hulu migas yang produksinya terus turun, pembangunan infrastruktur gas, dan juga peningkatan kapasitas kilang untuk pemenuhan kebutuhan bbm dan petrolium.
"Kami juga yakin proporsi investasi Pertamina, selaku BUMN migas, akan naik dan juga produsen domestik lainnya di tengah moderatnya investor asing dan terus berkembangnya regulasi," kata Analis Moody's Rachel Chua melalui keterangan resminya, Senin (1/10/2018).
Asisten Wakil Presiden lembaga pemeringkat internasional tersebut juga mengatakan, sekitar 80% atau US$ 120 miliar dari investasi dihabiskan untuk eksplorasi dan produksi hulu, dan sisa US$ 30 miliar bisa dialokasikan untuk sektor hilir migas.
"Kami memprediksi, produksi migas akan jatuh hampir 20% pada 2022, dilihat dari produksi di 2017," tambah Rachel.
Indonesia, lanjut Rachel, juga akan tetap bergantung pada impor bahan bakar minyak mentah, sekitar 35%-40% dari kebutuhan minyak mentahnya di 2022.
Penurunan produksi minyak mentah domestik sebagian besar akan diatasi oleh pengalihan ekspor barel ke pasar domestik di bawah kebijakan baru pemerintah. Karena kapasitas penyulingan domestik terbatas, impor minyak bumi kemungkinan akan mencapai lebih dari 55% permintaan minyak bumi pada tahun 2022, naik 40% dari saat ini.
Selanjutnya, Moody's juga memperkirakan, Indonesia akan menjadi importir gas setelah 2022 karena permintaan domestik meningkat dan produksi melambat. Permintaan dan pasokan negara sebagian besar memang akan menyeimbangkan pada 2022, tetapi setelah itu, Indonesia perlu menambah pasokan gas domestiknya dengan impor gas alam cair (LNG).
"Kami melihat peran Pertamina sebagai vital untuk sektor ini. Dengan demikian, pemerintah akan tetap merancang kebijakannya seperti saat ini, bahwa subsidi bahan bakar yang ditanggung Pertamina sebagian dikompensasi oleh kebijakan hulu tetap menguntungkan, termasuk pemberian blok minyak dan gas utama," kata Rachel.
(gus)
