Duh, Bos BPJS Kesehatan Sebut Defisit Belum Sampai Puncaknya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan, defisit yang dialami oleh perusahaan masih bisa terus meningkat.

Posisi saat ini, belumlah puncak dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

"Defisit belum sampai puncaknya, karena pemanfaatan program ini belum sampai tingkat maturitas. Memang sudah tinggi, tapi belum sampai puncaknya," ungkap Fahmi di Gedung DPR, Senin (17/9/2018).
Selain itu, Fahmi menyebut memang dalam rencana kerja perseroan, BPJS Kesehatan sudah harus siap defisit. Dalam rencana kerja, tertuang memang BPJS Kesehatan direncanakan defisit Rp 12,1 triliun ditambah utang pada 2017 Rp 4,4 triliun.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memastikan akan ada berbagai bauran kebijakan dalam mengatasi defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Salah satunya revisi Peraturan Presiden, di mana dengan aturan itu dana pajak rokok yang dapat dimanfaatkan sumber dana talangan untuk BPJS Kesehatan ke depan.

"Yang menjadi good news, kemarin Perpres JKN telah ditandatangani Presiden. Mengenai pemanfaatan dana pajak rokok, dana ini semua kabupaten dan kora pasti dapat, karena yang merokok se-Indonesia," jelas Mardiasmo.

Bauran kebijakan lain juga disiapkan oleh Kemenkeu, yang nanti akan tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun aturan tersebut akan terbit setelah Perpres. Dalam PMK akan pula diatur bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah atas pengelolaan dana.

"Kami akan meningkatkan peran pemerintah daerah karena banyak pemerintah daerah yang masih utang pembayaran BPJS Kesehatan," tambahnya.

Foto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella

(dru/dru) Next Article Ini Langkah Lanjutan Operasi Penyelamatan BPJS Kesehatan