
Sering Blusukan, Sejauh Mana Jokowi Menyejahterakan Desa?
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
14 September 2018 14:44

Pertama, mari kita lihat tingkat pengangguran di pedesaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di pedesaan per Februari 2018 tercatat sebesar 3,72%. Artinya, dari 100 angkatan kerja di pedesaan terdapat 3 hingga 4 orang yang berstatus pengangguran.
Jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya (Februari 2017), TPT di pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian Februari 2015 (tahun pertama pemerintahan Jokowi), TPT di pedesaan sudah turun 0,6 persen poin.
Oleh karena itu, di sektor ketenagakerjaan, pembangunan wilayah pedesaan di pemerintahan Jokowi bisa dibilang masih mendapatkan nilai yang positif. Dengan berkurangnya TPT di pedesaan, berarti semakin banyak masyarakat pedesaan yang memiliki akses ke lapangan kerja.
Secara otomatis, pendapatan masyarakat pedesaan pun akhirnya terkerek naik.
Hal ini tidak lepas dari semaraknya program Padat Karya Tunai. Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim bahwa program itu bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di desa.
"Dengan sistem padat karya tunai ini, turut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa dan menghidupkan kembali ekonomi di desa," kata Eko dalam keterangan tertulis Sabtu (14/7/2018), seperti dilansir Detik Finance.
Kedua, kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,81 juta orang per Maret 2018, menurun sekitar 2,13 juta orang sejak awal masa pemerintahan Jokowi (Maret 2015).
Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebesar 13,2% pada Maret 2018, turun 1,01 persen poin sejak Maret 2015. Penurunan kedua indikator tersebut lantas mengindikasikan bahwa perhatian Jokowi di pedesaan juga berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan di desa.
Terlebih, laju penurunan jumlah penduduk miskin juga meningkat secara substansial. Pada periode Maret 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin turun hingga 1,29 juta orang. Penurunan itu meningkat cukup drastis dibandingkan penurunan periode Maret 2016-Maret 2017 dan Maret 2015-2016 masing-masing sebesar 570.000 orang dan 270.000 orang.
Capaian itu tak lepas dari jumlah dana desa yang juga meningkat secara bertahap dalam 3 tahun terakhir (Lihat Grafik Perkembangan Dana Desa Sebelumnya). Penurunan penduduk miskin yang meningkat secara bertahap, bergerak linier dengan pertambahan dana desa yang juga naik bertahap.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa persentase penduduk miskin pedesaan yang sebesar 13,2% per Maret 2018 masih cukup jauh di atas persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 9,82% di periode yang sama.
Artinya, secara fundamental, wilayah pedesaan masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Jika memang ingin mengejar target persentase penduduk miskin nasional sebesar 7-8% di 2019 (berdasarkan RPJMN 2015-2019), perlu penurunan jumlah penduduk lebih signifikan di pedesaan.
(NEXT)
(RHG/ags)
Jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya (Februari 2017), TPT di pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian Februari 2015 (tahun pertama pemerintahan Jokowi), TPT di pedesaan sudah turun 0,6 persen poin.
Secara otomatis, pendapatan masyarakat pedesaan pun akhirnya terkerek naik.
Hal ini tidak lepas dari semaraknya program Padat Karya Tunai. Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim bahwa program itu bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di desa.
"Dengan sistem padat karya tunai ini, turut membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa. Dan uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa dan menghidupkan kembali ekonomi di desa," kata Eko dalam keterangan tertulis Sabtu (14/7/2018), seperti dilansir Detik Finance.
Kedua, kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,81 juta orang per Maret 2018, menurun sekitar 2,13 juta orang sejak awal masa pemerintahan Jokowi (Maret 2015).
Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebesar 13,2% pada Maret 2018, turun 1,01 persen poin sejak Maret 2015. Penurunan kedua indikator tersebut lantas mengindikasikan bahwa perhatian Jokowi di pedesaan juga berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan di desa.
Terlebih, laju penurunan jumlah penduduk miskin juga meningkat secara substansial. Pada periode Maret 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin turun hingga 1,29 juta orang. Penurunan itu meningkat cukup drastis dibandingkan penurunan periode Maret 2016-Maret 2017 dan Maret 2015-2016 masing-masing sebesar 570.000 orang dan 270.000 orang.
Capaian itu tak lepas dari jumlah dana desa yang juga meningkat secara bertahap dalam 3 tahun terakhir (Lihat Grafik Perkembangan Dana Desa Sebelumnya). Penurunan penduduk miskin yang meningkat secara bertahap, bergerak linier dengan pertambahan dana desa yang juga naik bertahap.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa persentase penduduk miskin pedesaan yang sebesar 13,2% per Maret 2018 masih cukup jauh di atas persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 9,82% di periode yang sama.
Artinya, secara fundamental, wilayah pedesaan masih menjadi penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Jika memang ingin mengejar target persentase penduduk miskin nasional sebesar 7-8% di 2019 (berdasarkan RPJMN 2015-2019), perlu penurunan jumlah penduduk lebih signifikan di pedesaan.
(NEXT)
(RHG/ags)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular