Cairkan Bailout BPJS Kesehatan, Kemenkeu Tunggu Fahmi Idris
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 September 2018 10:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan segera mencairkan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Meski demikian, saat ini bendahara negara masih menunggu usulan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menutup keseluruhan defisit kas keuangan BPJS Kesehatan.
Dalam rangka pencairan dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan - yang dalam hal ini Fahmi Idris - harus mengajukan surat tagihan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
Surat tagihan tersebut, pun harus dilampiri dengan kuitansi tagihan penyaluran dana JKN, daftar penggunaan dana JKN, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/PMK.02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan program jaminan kesehatan nasional.
Lantas, apakah Kementerian Keuangan sudah menerima usulan dari BPJS?
"Saya belum tahu persisnya dari BPJS. Bisa ditanyakan langsung ke mereka posisi updatenya," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia.
Askolani menjelaskan, payung hukum tersebut memang menjadi dasar pemerintah sebelum mencairkan dana talangan untuk menutup defisit BPJS kesehatan.
"Betul, sebagai dasar untuk diproses pencairannya nanti. [...] Termasuk di verifikasi juga sebelumnya," kata Askolani.
Terlepas dari hal itu, bendahara negara masih menutup rapat berapa besar dana yang disiapkan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah mengaku sudah memiliki dana yang siap dicairkan.
"Kami ada dana cadangan, ada bantuan. Tapi kita sedang minta BPJS mengajukan yang dibutuhkan berapa," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo kepada CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Duh, Bos BPJS Kesehatan Sebut Defisit Belum Sampai Puncaknya!
Meski demikian, saat ini bendahara negara masih menunggu usulan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk menutup keseluruhan defisit kas keuangan BPJS Kesehatan.
Dalam rangka pencairan dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan - yang dalam hal ini Fahmi Idris - harus mengajukan surat tagihan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 113/PMK.02/2018 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan program jaminan kesehatan nasional.
Lantas, apakah Kementerian Keuangan sudah menerima usulan dari BPJS?
"Saya belum tahu persisnya dari BPJS. Bisa ditanyakan langsung ke mereka posisi updatenya," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia.
Askolani menjelaskan, payung hukum tersebut memang menjadi dasar pemerintah sebelum mencairkan dana talangan untuk menutup defisit BPJS kesehatan.
"Betul, sebagai dasar untuk diproses pencairannya nanti. [...] Termasuk di verifikasi juga sebelumnya," kata Askolani.
Terlepas dari hal itu, bendahara negara masih menutup rapat berapa besar dana yang disiapkan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah mengaku sudah memiliki dana yang siap dicairkan.
"Kami ada dana cadangan, ada bantuan. Tapi kita sedang minta BPJS mengajukan yang dibutuhkan berapa," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo kepada CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Duh, Bos BPJS Kesehatan Sebut Defisit Belum Sampai Puncaknya!
Most Popular