Kementerian PUPR dapat Tambahan Anggaran Rp 8,7 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan kementerian dengan alokasi belanja terbesar dalam RAPBN 2019 yaitu Rp 110,7 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan anggaran tersebut sedikit lebih besar dari pagu indikatif yang awalnya ditetapkan sekitar Rp 102 triliun.

"Tambahannya ada Rp 8,7 triliun, terdiri dari Rp 2,4 triliun untuk mempercepat pencapaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rp 6,5 triliun untuk bisa bantu pelaksanaan pendidikan," jelasnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/9/2018).

Tambahan anggaran dalam rangka pencapaian RPJMN, lanjutnya, terdiri dari:

1. Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 1,05 triliun untuk:
a. Preservasi jalan sepanjang 9,2 Km (penanganan jalan Trans Papua dan perbatasan kota Serang - Pandeglang)
b. Pembangunan jalan sepanjang 63,93 Km (pembangunan perbatasan NTT, Trans Maluku, kawasan wisata, Likupang, Labuan Bajo, dan Lingkar Nias)
c. Jembatan sepanjang 428,16 meter (jembatasan perbatasan NTT dan Trans Papua)
d. Jalan bebas hambatan sepanjang 1,5 Km (Balikpapan-Samarinda)

2. Direktorat Jenderal Cipta Karya senilai Rp 272,12 miliar untuk pembangunan SPAM 276 meter kubik per detik (SPAM KSPN Tanjung Lesung dan Tanjung Kelayang, SPAM regional Keburejo dan Petanglong, SPAM desa rawan air Sulawesi Tengah dan NTT)

3. Direktorat Jenderal Sumberdaya Air sebesar Rp 822,35 miliar untuk:
a. Pengendalian banjir 4,1 Km
b. Penanganan abrasi pantai 0,35 Km
c. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi 500 hektar.
d. Pembangunan tanggul penahan lumpur Sidoarjo 500 meter.

Sementara itu, tambahan anggaran untuk pendidikan dalam rangka penguatan sumberdaya manusia, terdiri dari:

1. Prasarana pendidikan sebesar Rp 6,5 triliun
2. Pendidikan vokasi sebesar Rp 32 miliar.
(ray/ray) Next Article Tak Andalkan Bahan Impor, Proyek Kementerian PUPR Jalan Terus