Ini Kata para Menteri Usai Bahas Rupiah dengan Jokowi
Arys Aditya, CNBC Indonesia
04 September 2018 12:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Selasa (3/9/2018), kembali menggelar rapat untuk menyelamatkan rupiah. Nilai tukar rupiah sendiri terus melemah hingga menyentuh level baru, yakni di atas Rp 14.800/US$.
Rapat digelar pagi tadi di Kompleks Istana Kepresidenan. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, rapat dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan pejabat negara lainnya.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pertama terlihat keluar meninggalkan ruang rapat.
"PMK [Peraturan Menteri Keuangan] PPh impor untuk 500 barang sudah selesai. Besok kita rilis," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Pernyataan Menkeu itu merujuk ke rencana pemerintah menaikkan PPh Pasal 22 ke 500 barang impor, guna menahan derasnya barang-barang itu masuk ke Indonesia.
Tingginya impor memang menjadi salah satu penyebab melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang kemudian menjadi biang kerok melemahnya rupiah.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memilih barang yang ditahan impornya sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri menyediakan substitusi.
"Kalau bicara substitusi ini barang yang sudah ada, bikin pabrik kan dua-tiga tahun, bikin pabrik enggak bisa sehari jadi. Ini dipilah-pilah barangnya, bahan baku, barang antara, dan barang hilir. Itu tadi yang kita bicarakan," kata Airlangga.
Namun demikian, dia mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi jika masih ada pelaku industri yang lebih memilih mengimpor barang.
"Kita enggak akan berikan sanksi, karena kan namanya industri kita tidak berikan sanksi. Kalau investasi justru insentif yang didorong. Dan domestic content, seperti otomotif ini banyak kan menguntungkan," ujarnya.
Adapun di sektor transportasi, proyek-proyek yang ada juga akan dikawal agar memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.
"TKDN [di proyek infrastruktur transportasi] sekarang sudah 60%, ini yang akan saya manage nanti. tapi kan ini takes time, 12 bulan atau 24 bulan yang akan datang. Jadi, kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT. Karena sekarang ini baja-bajanya masih impor semua," kata Budi.
Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek infrastruktur di bawah kementeriannya tidak ada yang dievaluasi terkait dengan pembatasan impor ini.
(ray/miq) Next Article Pemerintah Genjot Ekspor Demi Ketahanan Nilai Rupiah
Rapat digelar pagi tadi di Kompleks Istana Kepresidenan. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, rapat dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan pejabat negara lainnya.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pertama terlihat keluar meninggalkan ruang rapat.
Pernyataan Menkeu itu merujuk ke rencana pemerintah menaikkan PPh Pasal 22 ke 500 barang impor, guna menahan derasnya barang-barang itu masuk ke Indonesia.
Tingginya impor memang menjadi salah satu penyebab melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang kemudian menjadi biang kerok melemahnya rupiah.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memilih barang yang ditahan impornya sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri menyediakan substitusi.
"Kalau bicara substitusi ini barang yang sudah ada, bikin pabrik kan dua-tiga tahun, bikin pabrik enggak bisa sehari jadi. Ini dipilah-pilah barangnya, bahan baku, barang antara, dan barang hilir. Itu tadi yang kita bicarakan," kata Airlangga.
Namun demikian, dia mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi jika masih ada pelaku industri yang lebih memilih mengimpor barang.
"Kita enggak akan berikan sanksi, karena kan namanya industri kita tidak berikan sanksi. Kalau investasi justru insentif yang didorong. Dan domestic content, seperti otomotif ini banyak kan menguntungkan," ujarnya.
Adapun di sektor transportasi, proyek-proyek yang ada juga akan dikawal agar memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.
"TKDN [di proyek infrastruktur transportasi] sekarang sudah 60%, ini yang akan saya manage nanti. tapi kan ini takes time, 12 bulan atau 24 bulan yang akan datang. Jadi, kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT. Karena sekarang ini baja-bajanya masih impor semua," kata Budi.
Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek infrastruktur di bawah kementeriannya tidak ada yang dievaluasi terkait dengan pembatasan impor ini.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan proyek-proyek perusahaannya tidak dibatalkan atau ditahan.
"Proyek bukan dibatalkan, bukan di-hold, tapi kandungan impornya dikurangi," kata Sofyan di tempat yang sama.
"Proyek bukan dibatalkan, bukan di-hold, tapi kandungan impornya dikurangi," kata Sofyan di tempat yang sama.
(ray/miq) Next Article Pemerintah Genjot Ekspor Demi Ketahanan Nilai Rupiah
Most Popular