Bappenas: Utangan 'Bank Dunia China' Bantu RI Kelola Utang
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
29 August 2018 17:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Selepas pertemuan itu, Bambang menjelaskan pinjaman dari AIIB akan membantu pengelolaan utang pemerintah. Ini karena kondisi utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan melalui pasar sedang mengalami tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
"Maka tentunya, kebutuhan pembiayaan sebagian bisa ditangani oleh pinjaman seperti dari AIIB. Kelebihan lain, ini multilateral development bank kategorinya, maka dia tidak punya persyaratan yang mengharuskan pakai teknologi tertentu atau keharusan mengikat lainnya," kata Bambang.
Ia mengatakan, dalam pertemuan sejumlah proyek dalam negeri ditawarkan. Namun utamanya investasi di sektor transportasi publik dan energi terbarukan. Sementara itu untuk pembahasan besaran dana yang akan dipinjamkan oleh AIIB belum dilakukan.
"Saya memang memberi penekanan kepada beberapa jenis kegiatan. Pertama adalah mengembangkan angkutan massal yang berbasis rel di kota besar, baik yang di bawah tanah maupun yang model LRT atau elevated. "Kemudian kedua mengenai energi terbarukan karena kita punya komitmen yang cukup berat, yaitu di tahun 2025, 23% primary energy kita harus dari energi terbarukan," ujar Bambang.
Adapun untuk skema pendanaan tersebut, Bambang menyebut ada dua cara. Pertama adalah dengan struktur Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), lalu seutuhnya swasta yang akan diakomodir oleh Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Menurut dia, skema KPBU akan lebih banyak diterapkan pada proyek transportasi. Sementara itu, untuk proyek energi terbarukan akan lebih banyak dilakukan dengan pihak swasta.
Meski tawaran utama Bambang adalah untuk sektor transportasi dan energi, dia menyebut tak tertutup kemungkinan AIIB memilih untuk mendanai proyek lain. Misal, pembangunan jalan arteri di daerah, atau bandar udara dan pelabuhan.
Bambang menyebut saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun daftar proyek yang akan ditawarkan. Ini karena dari daftar itulah baru bisa dilakukan pembicaraan untuk menempuh kesepakatan akhir.
"Persyaratan dari mereka cuma satu, ya kami menyampaikan proposal dan untuk amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sudah beres, tidak ada isu mengenai relokasi penduduk," kata Bambang.
(miq/miq) Next Article RI Dapat Utangan Lagi untuk Proyek Infrastruktur Rp 1 T
Selepas pertemuan itu, Bambang menjelaskan pinjaman dari AIIB akan membantu pengelolaan utang pemerintah. Ini karena kondisi utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan melalui pasar sedang mengalami tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
"Maka tentunya, kebutuhan pembiayaan sebagian bisa ditangani oleh pinjaman seperti dari AIIB. Kelebihan lain, ini multilateral development bank kategorinya, maka dia tidak punya persyaratan yang mengharuskan pakai teknologi tertentu atau keharusan mengikat lainnya," kata Bambang.
"Saya memang memberi penekanan kepada beberapa jenis kegiatan. Pertama adalah mengembangkan angkutan massal yang berbasis rel di kota besar, baik yang di bawah tanah maupun yang model LRT atau elevated. "Kemudian kedua mengenai energi terbarukan karena kita punya komitmen yang cukup berat, yaitu di tahun 2025, 23% primary energy kita harus dari energi terbarukan," ujar Bambang.
Adapun untuk skema pendanaan tersebut, Bambang menyebut ada dua cara. Pertama adalah dengan struktur Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), lalu seutuhnya swasta yang akan diakomodir oleh Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Menurut dia, skema KPBU akan lebih banyak diterapkan pada proyek transportasi. Sementara itu, untuk proyek energi terbarukan akan lebih banyak dilakukan dengan pihak swasta.
Meski tawaran utama Bambang adalah untuk sektor transportasi dan energi, dia menyebut tak tertutup kemungkinan AIIB memilih untuk mendanai proyek lain. Misal, pembangunan jalan arteri di daerah, atau bandar udara dan pelabuhan.
Bambang menyebut saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun daftar proyek yang akan ditawarkan. Ini karena dari daftar itulah baru bisa dilakukan pembicaraan untuk menempuh kesepakatan akhir.
"Persyaratan dari mereka cuma satu, ya kami menyampaikan proposal dan untuk amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sudah beres, tidak ada isu mengenai relokasi penduduk," kata Bambang.
(miq/miq) Next Article RI Dapat Utangan Lagi untuk Proyek Infrastruktur Rp 1 T
Most Popular