Mengintip Anggaran untuk Para Korban Gempa Lombok
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
23 August 2018 19:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, peranan kas keuangan negara akan digunakan seoptimal mungkin untuk memulihkan kondisi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa dahsyat.
Melalui akun media sosialnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, bendahara negara menegaskan, pemerintah akan ikut serta memulihkan kondisi Lombok melalui berbagai upaya agar kehidupan masyarakat sekitar bisa kembali normal.
"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok kembali normal," kata Sri Mulyani, Kamis (23/8/2018).
Berikut alokasi anggaran yang sudah disiapkan bendahara negara pada tahun ini hingga tahun depan untuk memulihkan kondisi Lombok :
Anggaran di 2018
Sejauh ini, pemerintah telah mencairkan dana nyaris Rp 1 triliun atau sekitar Rp 958,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi, Lombok, yang terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui K/L.
BNPB saat ini memiliki anggaran Rp 1 triliun dalam program penanggulangan bencana, di mana sekitar Rp 557,7 miliar telah dicairkan untuk kegiatan operasi dan logistik, sampai dengan perbaikan 5.000 rumah rusak berat maupun ringan.
Adapun santunan yang diberikan pemerintah untuk perbaikan ribuan tumah tersebut sebesar Rp 50 juta per rumah. Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi keseluruhan jumlah rumah, agar bisa diberikan bantuan dan dibangun kembali.
Selain itu, beberapa kementerian lembaga pun telah menyalurkan bantuan senilai Rp 428,1 miliar yang terdiri dari Kemendikbud Rp 230 miliar, Kementerian PUPR, Rp 176,2 miliar, Kemensos Rp 12,6 miliar, Kemenkes Rp 7,8 miliar, dan Kementerian ESDM sebesar, Rp 1,5 miliar.
Dalam kas keuangan negara tahun ini, bendahara negara menegaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan cadangan bencana sebesar Rp 3,3 triliun, yang dalam penggunaannya akan dikoordinasikan dengan BNPB.
Dana-dana terebut, akan digunakan untuk memperbaiki rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung perkantoran pemerintah, pasar, dan sarana maupun prasarana sosial ekonomi lainnya di wilayah tersebut.
"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini," katanya.
Tak cukup sampai disitu, pemerintah bahkan mengaku masih memiliki ruang untuk merelokasi dan merevisi anggaran dari setiap penyelenggara negara untuk memberikan percepatan bantuan bagi masyarakat Lombok sesuai dengan kebutuhan.
"Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang 2018," jelasnya.
Anggaran 2019
Dalam pelaksanaan kas keuangan negara tahun depan, bendahara negara pun telah mengalokasikan anggaran di beberapa K/L seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes, dan lainnya sekurang-kurangnya Rp 1 triliun.
"Ini dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan kembali pasca bencana gempa," ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, dalam RAPBN 2019 juga telah disiapkan cadangan bencana yang lebih besar dari APBN 2018. Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa pun akan dipercepat, terutama bagi kabupaten/kota yang terdampak gempa.
"Komitmen pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya," tegas Sri Mulyani.
(dru) Next Article Infografis: Lombok Diguncang Gempa
Melalui akun media sosialnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, bendahara negara menegaskan, pemerintah akan ikut serta memulihkan kondisi Lombok melalui berbagai upaya agar kehidupan masyarakat sekitar bisa kembali normal.
"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok kembali normal," kata Sri Mulyani, Kamis (23/8/2018).
Anggaran di 2018
Sejauh ini, pemerintah telah mencairkan dana nyaris Rp 1 triliun atau sekitar Rp 958,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi, Lombok, yang terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui K/L.
BNPB saat ini memiliki anggaran Rp 1 triliun dalam program penanggulangan bencana, di mana sekitar Rp 557,7 miliar telah dicairkan untuk kegiatan operasi dan logistik, sampai dengan perbaikan 5.000 rumah rusak berat maupun ringan.
Adapun santunan yang diberikan pemerintah untuk perbaikan ribuan tumah tersebut sebesar Rp 50 juta per rumah. Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi keseluruhan jumlah rumah, agar bisa diberikan bantuan dan dibangun kembali.
Selain itu, beberapa kementerian lembaga pun telah menyalurkan bantuan senilai Rp 428,1 miliar yang terdiri dari Kemendikbud Rp 230 miliar, Kementerian PUPR, Rp 176,2 miliar, Kemensos Rp 12,6 miliar, Kemenkes Rp 7,8 miliar, dan Kementerian ESDM sebesar, Rp 1,5 miliar.
Dalam kas keuangan negara tahun ini, bendahara negara menegaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan cadangan bencana sebesar Rp 3,3 triliun, yang dalam penggunaannya akan dikoordinasikan dengan BNPB.
Dana-dana terebut, akan digunakan untuk memperbaiki rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung perkantoran pemerintah, pasar, dan sarana maupun prasarana sosial ekonomi lainnya di wilayah tersebut.
"Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini," katanya.
Tak cukup sampai disitu, pemerintah bahkan mengaku masih memiliki ruang untuk merelokasi dan merevisi anggaran dari setiap penyelenggara negara untuk memberikan percepatan bantuan bagi masyarakat Lombok sesuai dengan kebutuhan.
"Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang 2018," jelasnya.
Anggaran 2019
Dalam pelaksanaan kas keuangan negara tahun depan, bendahara negara pun telah mengalokasikan anggaran di beberapa K/L seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes, dan lainnya sekurang-kurangnya Rp 1 triliun.
"Ini dapat segera pada awal tahun anggaran 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan kembali pasca bencana gempa," ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, dalam RAPBN 2019 juga telah disiapkan cadangan bencana yang lebih besar dari APBN 2018. Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa pun akan dipercepat, terutama bagi kabupaten/kota yang terdampak gempa.
"Komitmen pemerintah akan terus berlanjut sampai masyarakat Lombok kembali pulih dan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan hidupnya," tegas Sri Mulyani.
(dru) Next Article Infografis: Lombok Diguncang Gempa
Most Popular