Kementerian PUPR: RI Belum Punya Strategi di Sektor Perumahan
Exist In Exist, CNBC Indonesia
23 August 2018 16:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menilai Indonesia saat ini masih belum memiliki konsep dan strategi yang matang untuk sektor perumahan.
Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul mengatakan hal ini terbukti dari beberapa masalah yang dihadapi pihaknya.
"Permasalahan utama adalah lahan. Ini mendorong terbentuknya land banking system yang sedang proses pembentukan badan di kementerian ATR. Mudah-mudahan bisa segera terwujud," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Kamis (23/08/2018).
Kedua, lanjutnya masalah pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, Dia mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kita belum punya sistem, mudah-mudahan tahun ini bisa. Ada empat lokasi pilot project, Bandung, Jonggol, Palembang, dan Bogor. Ada empat lokasi minimal tiga tahun depan bisa jalan," paparnya.
Khalawi menjelaskan setidaknya terdapat dua pola KPBU yang bisa diterapkan. "Pertama, tanah banyak pemerintah punya, itu swasta yang bangun. Kedua, tanah swasta full, dia yang bangun, kita masuk infrastruktur jalan, air baku, air minum, dan sebagainya," tuturnya.
Selain kedua masalah tersebut, Khalawi menyebutkan beberapa masalah lainnya adalah bahan bangunan, kualitas perumahan, dan tingginya kompleksitas masalah perkotaan dan kebutuhan hunian.
"Ini kita akan buat 10 kota baru. Sebagai contoh Maja, ini kerjasama pemerintah dan swasta. Selanjutnya di Palembang, Pontianak, dan Tanjung Selor sedang disiapkan master plannya," pungkasnya.
Sebagai informasi, program sejuta rumah yang saat ini dijalankan Kementerian PUPR sudah terealisasi 582.638 unit per 20 Agustus 2018, terdiri dari 48% untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 32% non-MBR.
(ray) Next Article Cara Cepat Pulihkan Ekonomi: Gelontorkan KPR!
Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul mengatakan hal ini terbukti dari beberapa masalah yang dihadapi pihaknya.
"Permasalahan utama adalah lahan. Ini mendorong terbentuknya land banking system yang sedang proses pembentukan badan di kementerian ATR. Mudah-mudahan bisa segera terwujud," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Kamis (23/08/2018).
Kedua, lanjutnya masalah pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, Dia mengatakan pihaknya tengah mengkaji skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kita belum punya sistem, mudah-mudahan tahun ini bisa. Ada empat lokasi pilot project, Bandung, Jonggol, Palembang, dan Bogor. Ada empat lokasi minimal tiga tahun depan bisa jalan," paparnya.
Khalawi menjelaskan setidaknya terdapat dua pola KPBU yang bisa diterapkan. "Pertama, tanah banyak pemerintah punya, itu swasta yang bangun. Kedua, tanah swasta full, dia yang bangun, kita masuk infrastruktur jalan, air baku, air minum, dan sebagainya," tuturnya.
Selain kedua masalah tersebut, Khalawi menyebutkan beberapa masalah lainnya adalah bahan bangunan, kualitas perumahan, dan tingginya kompleksitas masalah perkotaan dan kebutuhan hunian.
"Ini kita akan buat 10 kota baru. Sebagai contoh Maja, ini kerjasama pemerintah dan swasta. Selanjutnya di Palembang, Pontianak, dan Tanjung Selor sedang disiapkan master plannya," pungkasnya.
Sebagai informasi, program sejuta rumah yang saat ini dijalankan Kementerian PUPR sudah terealisasi 582.638 unit per 20 Agustus 2018, terdiri dari 48% untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 32% non-MBR.
(ray) Next Article Cara Cepat Pulihkan Ekonomi: Gelontorkan KPR!
Most Popular