Menperin Ungkap Strategi RI Perketat Impor Barang Konsumsi
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
17 August 2018 11:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kembali mengomentari rencana pemerintah memperketat arus impor guna meringankan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran (current account deficit/CAD).
Menurutnya, pemerintah tidak berencana sama sekali untuk menghentikan impor, terutama impor bahan baku yang sangat diperlukan bagi industri.
"Itu kan kita tidak memberhentikan impor. Impor diperlukan untuk nilai tambah karena perlu untuk manufacturing. Kebijakan industri kan meningkatkan nilai tambah untuk lapangan kerja. Jadi kalau industrinya bisa untuk ekspor, bahan bakunya impor, nggak ada masalah," tegasnya kepada CNBC Indonesia usai memimpin upacara di lingkungan Kementerian Perindustrian, Jumat (17/8/2018).
Dia menjelaskan, pemerintah ingin memperketat impor barang konsumsi dengan cara menaikkan pajak penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor.
"Jadi nggak ada yang menyetop 500 itu, tidak ada. Dan bukan membatasi, tapi ada industri konsumsi yang PPh atau PPN impornya akan dinaikkan," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa ekspor RI saat ini tengah bertumbuh dan tidak melambat.
Airlangga mengatakan, data-data yang ada menunjukkan ekspor dan pertumbuhan industri manufaktur terus meningkat, baik secara kuartal (qtq) maupun tahunan (yoy).
Dia menuturkan hal itu sekaligus membantah isi pidato dari Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR.
"Sementara dari segi PDB industri terhadap suatu negara, Indonesia itu peringkat 4 di dunia. Dari segi value added [nilai tambah] manufaktur kita peringkat 9 di dunia. Jadi mungkin itu yang harus diluruskan. Pak Zulkifli, tugasnya di MPR itu kan sebetulnya 4 pilar, tugas pengawasan itu ada di DPR. Jadi mungkin dia agak salah menginterpretasikan pengawasan," jelas Airlangga.
(ray/ray) Next Article Airlangga : Indonesia Bisa Jadi Hub Otomotif Global
Menurutnya, pemerintah tidak berencana sama sekali untuk menghentikan impor, terutama impor bahan baku yang sangat diperlukan bagi industri.
"Itu kan kita tidak memberhentikan impor. Impor diperlukan untuk nilai tambah karena perlu untuk manufacturing. Kebijakan industri kan meningkatkan nilai tambah untuk lapangan kerja. Jadi kalau industrinya bisa untuk ekspor, bahan bakunya impor, nggak ada masalah," tegasnya kepada CNBC Indonesia usai memimpin upacara di lingkungan Kementerian Perindustrian, Jumat (17/8/2018).
"Jadi nggak ada yang menyetop 500 itu, tidak ada. Dan bukan membatasi, tapi ada industri konsumsi yang PPh atau PPN impornya akan dinaikkan," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa ekspor RI saat ini tengah bertumbuh dan tidak melambat.
Airlangga mengatakan, data-data yang ada menunjukkan ekspor dan pertumbuhan industri manufaktur terus meningkat, baik secara kuartal (qtq) maupun tahunan (yoy).
Dia menuturkan hal itu sekaligus membantah isi pidato dari Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR.
"Sementara dari segi PDB industri terhadap suatu negara, Indonesia itu peringkat 4 di dunia. Dari segi value added [nilai tambah] manufaktur kita peringkat 9 di dunia. Jadi mungkin itu yang harus diluruskan. Pak Zulkifli, tugasnya di MPR itu kan sebetulnya 4 pilar, tugas pengawasan itu ada di DPR. Jadi mungkin dia agak salah menginterpretasikan pengawasan," jelas Airlangga.
(ray/ray) Next Article Airlangga : Indonesia Bisa Jadi Hub Otomotif Global
Most Popular