Saat Airlangga dan Sri Mulyani Bantah Pidato Zulkifli Hasan

News - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
16 August 2018 19:52
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR hari ini.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, membantah pernyataan kinerja ekspor Indonesia masih lemah seperti yang dikatakan Ketua MPR, Zukifli Hasan.

Zulkifli mengatakan itu saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR hari ini, Kamis (16/8/2018).

Menurut Airlangga, bahasan Zulkifli yang tidak sesuai dengan tugas MPR menjadi penyebab utama hal itu.


"Tentunya kita bedakan fungsi DPR dan MPR, jadi pengawasan pemerintah itu di DPR, sehingga tentu apa yang disampaikan Ketua MPR itu seharusnya berbasis kepada apa yang dikerjakan [tugas], yaitu 4 pilar sesuai pada UU 1945," kata Menperin, Kamis (16/8/2018).

"Oleh karena itu, data yang sampai ke pimpinan [Zulkifli] tidak tepat," tambahnya.


Lalu dia memaparkan, pada tahun 2018 kontribusi industri untuk PDB mencapai 19,8%. Dia pun merinci, pada kuartal II-2018, beberapa subsektor mencatatkan pertumbuhan tertinggi seperti industri karet serta barang dari karet dan plastik mencapai 11,85%.

"Industri makanan dan minuman 8,67%, industri kulit, barang dair kulit dan alas kaki mencapai 11,38%. Lalu industri tekstil dan pakaian jadi 6,39%," sebut Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga membantah isi pidato Zulkifli.

Saat pidato, Zulkifli mengatakan, "Masalah pengelolaan utang harus segera diselesaikan. "Pola utang tidak bisa aman dengan rasio 30% yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018 ini yang diperhatikan."

Kemudian, Sri Mulyani membantah dengan mengatakan defisit APBN dalam tiga tahun terakhir terus turun menjadi 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Padahal pada 2015, defisit APBN pernah mencapai 2,59% terhadap PDB. Menkeu menjelaskan kondisi itu disebabkan pada periode 2015-2016 harga komoditas jatuh.

Kemudian untuk keseimbangan primer, Sri Mulyani mengatakan besarannya semakin mendekati nol. Dalam RAPBN 2019, defisit keseimbangan primer 0,13% terhadap PDB.

"Ini membuktikan kalau kita mau mempolitisasi utang, kita juga akan bicara pada bahasa sama, bukan nominal tapi menggunakan rambu-rambu yang ada dan biasa dipakai internasional," kata Menkeu.
(ray/ray)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading