Menteri Rini Jamin Kebijakan Tahan Impor Tak Ganggu PLN
Chandra Gian Asmara & Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
16 August 2018 18:59
Jakarta, CNBC Indonesia- Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan BUMN besar seperti PLN dan Pertamina untuk menahan impor terkait proyek infrastruktur, dinilai oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak menggangu kinerja kedua perusahaan.
Rini menjelaskan pertanyaan tentang proyek PLN-Pertamina dan program pemerintah untuk menjaga impor berlaku untuk pemesanan yang mendatang, yang sudah berjalan akan tetap diteruskan. "Dalam arti mereka sudah order seperti boiler untuk PLN misalnya atau turbin akan dua tahun selesai, proyek PLN semua pembiayaan dari luar dan jangka panjang sehingga tidak memberi impact neraca pembayaran," kata Rini dalam jumpa pers RAPBN 2019, Kamis (16/8/2018).
Ia juga menegaskan untuk proyek-proyek listrik yang sudah dalam tahap finansial closing akan jalan terus. Untuk proyek lainnya diupayakan mencari komponennya dari dalam negeri, misal boiler bisa dicari untuk yang produksi dalam negeri. "Kita cari mana yang bisa dibuat di Indonesia karena memang buat alat seperti ini butuh waktu 12-14 bulan," lanjutnya.
Sementara untuk proyek infrastruktur Pertamina, yang berjalan adalah pembangunan kilang Balikpapan dan itupun sudah financial closing. "Jadi tetap jalan, kalau tidak kami akan lihat lagi lokal kontennya."
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy kepada media ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
(gus/gus) Next Article DPR Kembali Ungkit Kasus Rekaman Bocor Menteri Rini Soemarno
Rini menjelaskan pertanyaan tentang proyek PLN-Pertamina dan program pemerintah untuk menjaga impor berlaku untuk pemesanan yang mendatang, yang sudah berjalan akan tetap diteruskan. "Dalam arti mereka sudah order seperti boiler untuk PLN misalnya atau turbin akan dua tahun selesai, proyek PLN semua pembiayaan dari luar dan jangka panjang sehingga tidak memberi impact neraca pembayaran," kata Rini dalam jumpa pers RAPBN 2019, Kamis (16/8/2018).
Sementara untuk proyek infrastruktur Pertamina, yang berjalan adalah pembangunan kilang Balikpapan dan itupun sudah financial closing. "Jadi tetap jalan, kalau tidak kami akan lihat lagi lokal kontennya."
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy kepada media ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
(gus/gus) Next Article DPR Kembali Ungkit Kasus Rekaman Bocor Menteri Rini Soemarno
Most Popular