Ketua DPR: RAPBN 2019 Harus Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan posisi APBN 2019 yang akan menjadi tahun terakhir dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2019 dalam bagaimana pengoptimalan pencapaian target.

"Namun demikian, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK). Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," kata Bambang dalam Sidang RAPBN 2019 di Gedung DPR RI, Kamis (16/8/2018).

Pembangunan atas sumber daya manusia, dia sebut juga telah menunjukkan perbaikan, misal angka harapan, partisipasi sekolah, dan indeks pembangunan manusia. Namun, itu dia sebut belum cukup jika Indonesia hendak bersaing dengan negara-negara lain.

"Terutama negara-negara ASEAN, China, India, dan Brazil," sebutnya.

Untuk anggaran bidang pendidikan, RAPBN 2019 dia harap mencerminkan upaya Pemerintah untuk memfokuskan kembali (refocusing) anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan, juga kualitas sarana dan prasarana sekolah.

"RAPBN 2019 juga harus meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan, memperkuat pendidikan vokasional serta upaya untuk melakukan sinergi antar-program di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan," sebutnya.

Sementara itu untuk bidang kesehatan, dia ingin RAPBN 2019 bisa mencerminkan upaya meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, serta penurunan angka kekurangan gizi (stunting).

Sedangkan untuk bidang perlindungan sosial, Bambang menyoroti bagaimana pemerintah harus mampu memperkuat program-program perlindungan sosial, penajaman kebijakan melalui sinergi antar-program perlindungan sosial, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional dan peningkatan efektivitas program-program perlindungan sosial.

"Peningkatan daya dorong pengentasan kemiskinan dan percepatan pengurangan angka pengangguran, baik melalui belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah, harus menjadi penekanan dalam RAPBN 2019."

Selain itu, aspek pemerataan program-program yang ada juga dia harap bisa jadi perhatian Pemerintah. Hal itu mengingat angka ketimpangan ekonomi, baik individu maupun daerah, masih relatif tergolong tinggi.


(dru) Next Article PNS Makin Happy, Gajinya Bakal Naik di Tahun Politik