Investor Luar Negeri Nilai Sistem Izin Online RI Kacau Balau
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
09 August 2018 12:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Penerapan sistem perizinan tunggal secara online (online single submission/OSS) yang mendadak diberlakukan pemerintah bikin repot para investor pertambangan luar negeri.
Hal ini diungkap oleh Bill Sulivan, pengacara sektor pertambangan dari kantor Christian Theo and Partners. Bill memaparkan kebijakan perubahan perizinan mendadak ini membuat para investor tambang terkejut.
Para investor, kata Bill, kemudian berspekulasi transisi perizinan yang selama ini ada di tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian ke Kementerian Koordinator Perekonomian bertujuan memangkas wewenang BKPM. Belum lagi soal timbulnya ketidakpastian buat investor luar negeri, yang beberapa perizinannya seakan diabaikan pemerintah khususnya di sektor pertambangan.
"Di sektor ekonomi, infrastruktur, energi, dan pertambangan ada kekhawatiran dari para investor ini akan terkena dampak signifikan akibat kebijakan yang tidak memuaskan kali ini," kata Bill dalam keterangan tertulisnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (09/8/2018).
Mereka paham bahwa peralihan ke perizinan online ini memiliki tujuan yang baik, yakni untuk memudahkan dan kepraktisan. Tetapi dengan persiapan yang terburu-buru dan kurangnya koordinasi antara BKPM dan Kemenko Perekonomian, ini justru disayangkan para investor.
"Ini jadi semacam kebijakan yang bermula dengan niat baik tapi berujung ke neraka," katanya.
Kurangnya persiapan ini membuat banyak perizinan tertunda dan masalah lainnya juga beruntun dialami investor. "Ini kemudian membuat investor bertanya-tanya apa Kemenko Perekonomian paham apa yang mereka lakukan di sektor perizinan investasi dan bisnis."
Para investor, lanjutnya, juga mencium ketidakharmonisan antar lembaga negara khususnya BKPM dan Kemenko Perekonomian yang sangat terasa kurang koordinasinya. Ini, kata dia, sama sekali tidak membantu iklim investasi Indonesia yang semestinya diprioritaskan dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Peluncuran kebijakan yang memiliki tujuan baik, tapi dilangsungkan dengan kekacauan dan serba membingungkan menunjukkan bahwa pemerintah tak cukup punya persiapan matang," tegasnya.
(gus) Next Article Sistem Izin Online Meluncur, Kadin: Jangan Malah Mempersulit
Hal ini diungkap oleh Bill Sulivan, pengacara sektor pertambangan dari kantor Christian Theo and Partners. Bill memaparkan kebijakan perubahan perizinan mendadak ini membuat para investor tambang terkejut.
"Di sektor ekonomi, infrastruktur, energi, dan pertambangan ada kekhawatiran dari para investor ini akan terkena dampak signifikan akibat kebijakan yang tidak memuaskan kali ini," kata Bill dalam keterangan tertulisnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (09/8/2018).
Mereka paham bahwa peralihan ke perizinan online ini memiliki tujuan yang baik, yakni untuk memudahkan dan kepraktisan. Tetapi dengan persiapan yang terburu-buru dan kurangnya koordinasi antara BKPM dan Kemenko Perekonomian, ini justru disayangkan para investor.
"Ini jadi semacam kebijakan yang bermula dengan niat baik tapi berujung ke neraka," katanya.
Kurangnya persiapan ini membuat banyak perizinan tertunda dan masalah lainnya juga beruntun dialami investor. "Ini kemudian membuat investor bertanya-tanya apa Kemenko Perekonomian paham apa yang mereka lakukan di sektor perizinan investasi dan bisnis."
Para investor, lanjutnya, juga mencium ketidakharmonisan antar lembaga negara khususnya BKPM dan Kemenko Perekonomian yang sangat terasa kurang koordinasinya. Ini, kata dia, sama sekali tidak membantu iklim investasi Indonesia yang semestinya diprioritaskan dalam kondisi ekonomi saat ini.
"Peluncuran kebijakan yang memiliki tujuan baik, tapi dilangsungkan dengan kekacauan dan serba membingungkan menunjukkan bahwa pemerintah tak cukup punya persiapan matang," tegasnya.
(gus) Next Article Sistem Izin Online Meluncur, Kadin: Jangan Malah Mempersulit
Most Popular