Ingin Kemiskinan Terus Turun, Jokowi Andalkan Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang pemilihan Presiden 2019, tak sedikit yang menyebut bahwa arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih menekankan keberpihakan kepada masyarakat atau populis.

Salah satunya, adalah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak hingga akhir periode pemerintahan. Bahkan yang terbaru, pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial.

"Kami ingin kemiskinan itu turun lagi. Program ini lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Agar bisa lebih efektif, kami tambah anggarannya," kata Idrus, Rabu (8/8/2018).

Seperti diketahui, pemerintah bakal menambah alokasi anggaran bantuan sosial PKH bagi 10 juta penerima manfaat dari Rp 15,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 32 triliun untuk tahun depan.

Dengan adanya tambahan anggaran, maka penerima manfaat yang bisanya menerima bantuan senilai Rp 1,89 juta per keluarga per tahun, akan bertambah menjadi Rp 2 juta per keluarga tiap tahunnya.

Bahkan, penerima manfaat bisa menerima maksimal hingga Rp 3,5 juta per keluarga per tahun dengan tetap mempertimbangkan faktor beban keluarga yang memang seharusnya.

Melalui penambahan anggaran, pemerintah berharap bisa menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berjumla 25,95 juta jiwa. Hingga akhir pemerintahan, kemiskinan ditargetkan bisa mencapai 9%.

"Komitmen kami di akhir pemerintahan, bisa menekan angka kemiskinan minimal 9%. Maka penyaluran bansos akan diupayakan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," tegasnya.

(dru) Next Article Percaya Tidak? 2030, Tak Akan Ada Lagi Orang Miskin di RI