Mensos Tak Mau Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pilpres

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Idrus Marham memberikan ultimatum agar penyaluran bantuan sosial alias bansos tepat waktu. Ia tak mau mendengar alasan apapun yang menyebabkan penyaluran bansos ke penerima manfaat terhambat.

Berbicara di sela-sela rapat koordinasi percepatan penyaluran bansos, Idrus menegaskan peyaluran bansos harus tuntas pada akhir Agustus tanpa terkecuali.

"Pemerintah daerah banyak menunda penyaluran untuk kepentingan politik praktis. Mestinya tidak ada lagi alasan politik praktis. Saya tidak ingin ada alasan apapun, kalau ada masalah harus selesai," tegas Idrus, Rabu (8/8/2018).

Idrus memahami penyaluran bansos ke berbagai wilayah Indonesia kerap kali menemukan jalan terjal. Misalnya, seperti keterbatasan infrastruktur maupun kecepatan jaringan internet.

Namun bagi pemerintah, progam bansos yang meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BNPT) dan beras sejahtera (rastra) merupakan solusi paling efektif untuk menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka kemiskinan telah berhasil ditekan hingga single digit, namun secara nominal jumlah orang miskin masih mencapai 25,95 juta jiwa.

"Komitmen kami hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa menekan angka kemiskinan minimal 9%," tegas Idrus.

Maka dari itu, pemerintah tak ingin lagi mendengar alasan apapun yang menyebabkan peyaluran bantuan bansos terhambat. Sebab, kunci utama penyaluran bansos berada di tangan pemerintah daerah.

"Menterinya di Jakarta berapi-api bicara, tetapi kalau Bupati, Wali Kota tidak bergerak, maka tidak ada terobosan," keluhnya.

(dru) Next Article Idrus Marham Mundur dari Jabatan Menteri Sosial