Jokowi Panggil 17 Pejabat ke Istana Bogor Bahas DMO Batu Bara
Arys Aditya & Monica Wareza, CNBC Indonesia
31 July 2018 11:22
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo memanggil sebanyak 17 petinggi negara untuk berkumpul di Istana Bogor dan membahas soal cadangan devisa. Salah satunya adalah membahas soal rencana revisi kebijakan pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara.
Rapat rencananya digelar pada pukul 11 siang ini, pantauan CNBC Indonesia yang tampak telah hadir adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Tampak hadir juga sejumlah kepala lembaga negara dan perusahaan milik negara, seperti Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut PLN Sofyan Basir, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala SKK Migas Amien Soenaryadi.
Ditemui terpisah di BEI, Menteri Rini mengatakan soal DMO batu bara akan dibahas di rapat bersama Presiden Joko Widodo. "Masih mau dirapatkan. Kan masih dirapatkan jadi belum ada dong komunikasinya," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (31/7).
Seperti diketahui pemerintah berencana mencabut kewajiban DMO batu bara. Ini dilakukan dengan alasan menyelamatkan keuangan negara, dengan mengandalkan ekspor komoditas yang harganya tengah melambung.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan langkah penetapan DMO kepada produsen batu bara ini tak egitu efektif, karena rata-rata produksi batu bara masuk dalam kategori kalori tinggi yakni sekitar 5000 kalori. Sementara yang dibutuhkan oleh PLN adalah kalori rendah.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan skema pasokan batu bara ke depan akan diberlakukan seperti skema kelapa sawit, yakni ada serap dana untuk cadangan energi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk subsidi PLN, sebagai pengguna batu bara.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roslani mengatakan penyesuaian dengan kebutuhan PLN ini kemungkinannya akan ada pengkajian besaran kuota DMO yang semula 25% bakal berkurang.
(gus/gus) Next Article DMO Dicabut, Galian Batu Bara Bakal Makin Masif
Rapat rencananya digelar pada pukul 11 siang ini, pantauan CNBC Indonesia yang tampak telah hadir adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Ditemui terpisah di BEI, Menteri Rini mengatakan soal DMO batu bara akan dibahas di rapat bersama Presiden Joko Widodo. "Masih mau dirapatkan. Kan masih dirapatkan jadi belum ada dong komunikasinya," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (31/7).
Seperti diketahui pemerintah berencana mencabut kewajiban DMO batu bara. Ini dilakukan dengan alasan menyelamatkan keuangan negara, dengan mengandalkan ekspor komoditas yang harganya tengah melambung.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan langkah penetapan DMO kepada produsen batu bara ini tak egitu efektif, karena rata-rata produksi batu bara masuk dalam kategori kalori tinggi yakni sekitar 5000 kalori. Sementara yang dibutuhkan oleh PLN adalah kalori rendah.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan skema pasokan batu bara ke depan akan diberlakukan seperti skema kelapa sawit, yakni ada serap dana untuk cadangan energi yang nantinya akan dimanfaatkan untuk subsidi PLN, sebagai pengguna batu bara.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roslani mengatakan penyesuaian dengan kebutuhan PLN ini kemungkinannya akan ada pengkajian besaran kuota DMO yang semula 25% bakal berkurang.
(gus/gus) Next Article DMO Dicabut, Galian Batu Bara Bakal Makin Masif
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular