
Rayonisasi Sekolah Dihapus untuk Hapus Kesenjangan Pendidikan
Tito Bosnia, CNBC Indonesia
19 July 2018 10:28

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menghilangkan sistem rayonisasi sekolah untuk menghilangkan kesenjangan dan kualitas pendidikan bisa lebih merata. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia.
Menteri Pendidikan Muhajir Effendy mengatakan, akan merubah sistem rayonisasi ke zonasi. Sistem zonasi lebih menguatamakan kedekatan murid dengan sekolah.
"Sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favotit dan semuanya kita ubah menjadi merata karena kalau tidak begitu, rayonisasi tersebut akan menciptakan kastanisasi," kata Muhajir.
Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat pelaksanaan sistem tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung upaya Kementerian Pendidikan untuk merubah sistem pendidikan Rayonisasi ke Zonasi. "Kalo di Amerika (Amerika Serikat) dulu saya pernah disana itu disesuaikan bahkan sampai tingkat kecamatan sesuai kode pos," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, harus dihitung betul plus minus penerapan sistem tersebut jangan untuk menghindari. "Saya khawatir akan adanya eksklusifitas itu misalnya etnis tertentu bersama sama kayak orang jawa kebumen ya sama orang jawa kebumen nggak sama jawa pekalongan atay jogja dan lain-lain," katanya.
(hps) Next Article Sri Mulyani Akui Masih Banyak Sekolah yang Tak Layak
Menteri Pendidikan Muhajir Effendy mengatakan, akan merubah sistem rayonisasi ke zonasi. Sistem zonasi lebih menguatamakan kedekatan murid dengan sekolah.
"Sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favotit dan semuanya kita ubah menjadi merata karena kalau tidak begitu, rayonisasi tersebut akan menciptakan kastanisasi," kata Muhajir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung upaya Kementerian Pendidikan untuk merubah sistem pendidikan Rayonisasi ke Zonasi. "Kalo di Amerika (Amerika Serikat) dulu saya pernah disana itu disesuaikan bahkan sampai tingkat kecamatan sesuai kode pos," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, harus dihitung betul plus minus penerapan sistem tersebut jangan untuk menghindari. "Saya khawatir akan adanya eksklusifitas itu misalnya etnis tertentu bersama sama kayak orang jawa kebumen ya sama orang jawa kebumen nggak sama jawa pekalongan atay jogja dan lain-lain," katanya.
(hps) Next Article Sri Mulyani Akui Masih Banyak Sekolah yang Tak Layak
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular