AS Semakin Sedikit Memberikan Fasilitas Tarif Impor ke RI
Exist In Exist, CNBC Indonesia
16 July 2018 15:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Fasilitas tarif impor rendah yang diberikan Amerika Serikat ke Indonesia melalui kebijakan generalized system of preference (GSP) dinilai akan semakin berkurang dalam 4-5 tahun ke depan.
AS secara rutin melakukan evaluasi kebijakan GSP tersebut.
Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Elka Pangestu mengatakan dalam jangka pendek hal ini pasti akan berdampak bagi penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia.
"Ada pasti dampaknya. Tapi apakah besar sekali atau kecil itu sulit diukur. Tapi kalau kita lihat GSP itu US$ 1,8 miliar terhadap sekitar US$ 19 miliar ekspor kita ke Amerika kan 10% ya. Dan ini bukan hal baru, ini normal review, tapi kita khawatir karena bertepatan dengan segala macam hal yang dipersoalkan Amerika," jelasnya di kantornya, Senin (16/07/2018).
"Walaupun [GSP] diperbaharui, kita tuh istilahnya graduate, kalau ekspornya masuk ke AS lebih dari 3% misal, ya kita akan kehilangan fasilitas itu, dan itu sudah terjadi pada ban mobil misalnya, atau produk karet yang lain," lanjutnya.
Meskipun demikian, dia berharap pemerintah dapat terus memperjuangkan agar fasilitas GSP ini tetap diterima oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia, jelasnya, harus bisa bernegosiasi dengan pemerintah AS khususnya dalam menanggapi persyaratan yang diberikan AS kepada Indonesia.
"Jangan lupa biasanya dalam perpanjangan GSP pasti Amerika minta sesuatu, biasanya panjang, peraturan kita di investasi, terkait HAKI, terkait larangan terbatas, GPN, itu semua dipersoalkan, jadi kita harus pintar bernegosiasi dan melihat gambaran besar hubungan yang lebih luas dari perdagangan bilateral kita dengan Amerika," jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan jika Indonesia bisa memperpanjang fasilitas GSP tersebut, maka Indonesia bisa memanfaatkannya dengan mengisi kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan AS dan ditahan dari negara lain seperti China.
"Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus pintar-pintar menghadapi resiko ketidakpastian ini dengan mendiservikasi pasar, contoh karet, kalau kena [penghapusan] GSP, kita harus beralih ke pasar mana?," tuturnya.
"Dan sebetulnya strategi lain adalah mengharapkan importir di Amerika karena dia akan dirugikan, dan dia harus bergerak melobi supaya Amerika tidak menghapus GSP nya, tidak menggunakan punishment tarif," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article AS dan Vietnam Lagi Ribut Dagang, Indonesia Bisa Cuan!
AS secara rutin melakukan evaluasi kebijakan GSP tersebut.
Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Elka Pangestu mengatakan dalam jangka pendek hal ini pasti akan berdampak bagi penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia.
"Ada pasti dampaknya. Tapi apakah besar sekali atau kecil itu sulit diukur. Tapi kalau kita lihat GSP itu US$ 1,8 miliar terhadap sekitar US$ 19 miliar ekspor kita ke Amerika kan 10% ya. Dan ini bukan hal baru, ini normal review, tapi kita khawatir karena bertepatan dengan segala macam hal yang dipersoalkan Amerika," jelasnya di kantornya, Senin (16/07/2018).
"Walaupun [GSP] diperbaharui, kita tuh istilahnya graduate, kalau ekspornya masuk ke AS lebih dari 3% misal, ya kita akan kehilangan fasilitas itu, dan itu sudah terjadi pada ban mobil misalnya, atau produk karet yang lain," lanjutnya.
Meskipun demikian, dia berharap pemerintah dapat terus memperjuangkan agar fasilitas GSP ini tetap diterima oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia, jelasnya, harus bisa bernegosiasi dengan pemerintah AS khususnya dalam menanggapi persyaratan yang diberikan AS kepada Indonesia.
"Jangan lupa biasanya dalam perpanjangan GSP pasti Amerika minta sesuatu, biasanya panjang, peraturan kita di investasi, terkait HAKI, terkait larangan terbatas, GPN, itu semua dipersoalkan, jadi kita harus pintar bernegosiasi dan melihat gambaran besar hubungan yang lebih luas dari perdagangan bilateral kita dengan Amerika," jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan jika Indonesia bisa memperpanjang fasilitas GSP tersebut, maka Indonesia bisa memanfaatkannya dengan mengisi kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan AS dan ditahan dari negara lain seperti China.
"Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus pintar-pintar menghadapi resiko ketidakpastian ini dengan mendiservikasi pasar, contoh karet, kalau kena [penghapusan] GSP, kita harus beralih ke pasar mana?," tuturnya.
"Dan sebetulnya strategi lain adalah mengharapkan importir di Amerika karena dia akan dirugikan, dan dia harus bergerak melobi supaya Amerika tidak menghapus GSP nya, tidak menggunakan punishment tarif," pungkasnya.
(ray/ray) Next Article AS dan Vietnam Lagi Ribut Dagang, Indonesia Bisa Cuan!
Most Popular