
UNDP Tawarkan Pinjaman Rp 14,3 T untuk Petani Sawit
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
13 July 2018 12:13

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memperoleh tawaran kredit senilai US$ 1 miliar atau setara dengann Rp 14,3 triliun dari United Nations Development Program (UNDP).
Dana ini ditawarkan melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan diperuntukkan bagi upaya peremajaan tanaman kelapa sawit (replanting) pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri, serta pembangunan infrastruktur lainnya.
Ketua DPW Apkasindo Riau Gulat Manurung mengatakan Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta pihaknya segera membuat skema pembiayaan untuk dapat mengajukan pencairan kredit tersebut.
Sebagai informasi, sebelumnya Apkasindo juga memperoleh tawaran kredit mikro senilai US$ 15 miliar dari pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) untuk upaya replanting. Skemanya berupa pinjaman Rp 70 juta per hektar secara B2B langsung ke petani, di mana Apkasindo menjadi perantara sekaligus verifikator bagi koperasi petani.
Bunga yang ditawarkan diklaim lebih kecil dibandingkan dengan KUR petani yang ditawarkan perbankan dalam negeri. Bunga KUR petani sebesar 7% sedangkan kredit mikro dari China adalah 4%-5% dan grace periode selama 5 tahun khusus untuk replanting.
"Jadi dalam rangka ini, kemarin Pak Luhut menawarkan dari CDB, sekarang ditawarkan dari UNDP untuk bantuan kepada petani dlm bentuk B2B. Jadi pilihan itu ada dua, cuma kata Pak Menko tadi paling cepat yang dari UNDP, ditawarkan langsung dalam tempo 3 hari. Jadi beliau minta kita membentuk tim kecil dalam 3 hari ini, secepatnya kalau bisa pabriknya sudah berdiri tahun ini," jelas Gulat di kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (12/7/2018).
Ketua Umum Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri sangat krusial bagi keberlanjutan petani sawit swadaya/rakyat karena selama ini PKS hanya dimiliki perusahaan sawit swasta sehingga merekalah yang menentukan harga di pasaran. Adanya PKS mandiri akan menciptakan kestabilan harga bagi pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani swadaya.
"Tadi dengan Pak Menko kita membahas bagaimana meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit dimana belakangan ini kita tahu sendiri bahwa harganya turun terus. Jadi kita minta pembangunan PKS sebagai solusi mengkatrol harga sawit petani. Itu yang kita harapkan ke depan," jelas Anizar.
Rencananya, Apkasindo akan mengajukan skema untuk membangun dua PKS mandiri di provinsi Riau dan di Kalimantan sebagai proyek percontohan, dengan kapasitas produksi sebesar 30 ton per jam. Nilai pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 120 miliar per pabrik.
"Kita mulai dengan kapasitas produksi 30 ton per jam, yang kecil saja dulu, nanti up to 90 ton per jam. Kita bangun pabriknya di lokasi replanting, kalau sudah sampai 6 ribu hektar bisa satu pabrik dengan kapasitas 30 ton per jam. Ini salah satu cara membantu petani swadaya meningkatkan pendapatannya," terang Gulat.
(dob) Next Article BPDPKS Targetkan Replanting 75.000 Ha Kelapa Sawit di 2020
Dana ini ditawarkan melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan diperuntukkan bagi upaya peremajaan tanaman kelapa sawit (replanting) pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri, serta pembangunan infrastruktur lainnya.
Bunga yang ditawarkan diklaim lebih kecil dibandingkan dengan KUR petani yang ditawarkan perbankan dalam negeri. Bunga KUR petani sebesar 7% sedangkan kredit mikro dari China adalah 4%-5% dan grace periode selama 5 tahun khusus untuk replanting.
"Jadi dalam rangka ini, kemarin Pak Luhut menawarkan dari CDB, sekarang ditawarkan dari UNDP untuk bantuan kepada petani dlm bentuk B2B. Jadi pilihan itu ada dua, cuma kata Pak Menko tadi paling cepat yang dari UNDP, ditawarkan langsung dalam tempo 3 hari. Jadi beliau minta kita membentuk tim kecil dalam 3 hari ini, secepatnya kalau bisa pabriknya sudah berdiri tahun ini," jelas Gulat di kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (12/7/2018).
Ketua Umum Apkasindo Anizar Simanjuntak mengatakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mandiri sangat krusial bagi keberlanjutan petani sawit swadaya/rakyat karena selama ini PKS hanya dimiliki perusahaan sawit swasta sehingga merekalah yang menentukan harga di pasaran. Adanya PKS mandiri akan menciptakan kestabilan harga bagi pasokan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani swadaya.
"Tadi dengan Pak Menko kita membahas bagaimana meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit dimana belakangan ini kita tahu sendiri bahwa harganya turun terus. Jadi kita minta pembangunan PKS sebagai solusi mengkatrol harga sawit petani. Itu yang kita harapkan ke depan," jelas Anizar.
Rencananya, Apkasindo akan mengajukan skema untuk membangun dua PKS mandiri di provinsi Riau dan di Kalimantan sebagai proyek percontohan, dengan kapasitas produksi sebesar 30 ton per jam. Nilai pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 120 miliar per pabrik.
"Kita mulai dengan kapasitas produksi 30 ton per jam, yang kecil saja dulu, nanti up to 90 ton per jam. Kita bangun pabriknya di lokasi replanting, kalau sudah sampai 6 ribu hektar bisa satu pabrik dengan kapasitas 30 ton per jam. Ini salah satu cara membantu petani swadaya meningkatkan pendapatannya," terang Gulat.
(dob) Next Article BPDPKS Targetkan Replanting 75.000 Ha Kelapa Sawit di 2020
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular