Sri Mulyani: Urusan Pendidikan, RI Masih Kalah dengan Vietnam
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
10 July 2018 11:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum puas dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal alokasi anggaran terus bertambah tiap tahunnya.
Menurut dia dunia pendidikan belum fokus pada apa yang ingin diraih seiring peningkatan anggaran yang diterima. Contohnya, tujuan akhir terkait kompetensi apa yang harus dimiliki oleh para siswa dan siswi.
"Kalau sekarang dana pendidikan mencapai 20% APBN, tidak pernah dipikirkan apa kenaikan yang akan dicapai. Kami khawatir [dana] hanya menyebar sesuai konstitusi, tapi tak berpikir tentang kualitas," tutur Sri Mulyani di Gedung Guru, Selasa (10/7/2018).
Sri Mulyani lalu memberi contoh, berdasarkan data Bank Dunia pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara yang juga tengah mendorong pendidikan dengan cara peningkatan anggaran, Vietnam.
Bahkan menurut dia, Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan peningkatan anggaran pendidikan dibanding Vietnam. "Kita mulai pada tahun 2009, dia [Vietnam] di 2013 tapi kalau dihitung hasilnya misal tes matematika dia tinggi, nilainya 90. Tapi kita 60, bahkan bisa 50, 40," terangnya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pendidikan memang mengalami peningkatan. Pada 2009, alokasi masih sekitar Rp 160 triliun, lalu di 2013 menjadi Rp 332 triliun.
"Di 2017 Rp 419,8 triliun dan tahun ini menjadi Rp 444 triliun. Setiap tahun naik karena pendapatan naik dan belanja negara naik," sebut Sri Mulyani.
Dia pun mengaku khawatir akan bahaya mengalokasikan dana hingga 20% untuk sumber daya manusia melalui pendidikan, membuat adanya keteledoran dalam merancang penggunaan anggaran.
"Karena anda tidak perlu berpikir, dapat jatah 20% tidak berpikir untuk apa dengan target tujuan apa," imbuhnya.
Dengan begitu, dia menekankan pentingnya kesadaran para guru sebagai penopang utama pendidikan di Tanah Air. Para guru dia minta harus sadar bahwa pendidikan merupakan pondasi penting untuk kemajuan suatu bangsa.
"Kita harus berpikir keras, dulu saya waktu dengar guru harus disertifikasi, tapi sering tak mencerminkan apa-apa. Hanya prosedural untuk dapat tunjangan dan bukan karena profesional dan bertanggung jawab atas kualitas," tutur Sri Mulyani.
Tak hanya para pendidik, dia meminta pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran alokasi yakni pemerintah pusat hingga daerah untuk benar-benar menjalankan tugas serta memastikan pengalokasian sudah tepat sasaran.
(dru) Next Article Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir Utang, Rasionya Terjaga
Menurut dia dunia pendidikan belum fokus pada apa yang ingin diraih seiring peningkatan anggaran yang diterima. Contohnya, tujuan akhir terkait kompetensi apa yang harus dimiliki oleh para siswa dan siswi.
"Kalau sekarang dana pendidikan mencapai 20% APBN, tidak pernah dipikirkan apa kenaikan yang akan dicapai. Kami khawatir [dana] hanya menyebar sesuai konstitusi, tapi tak berpikir tentang kualitas," tutur Sri Mulyani di Gedung Guru, Selasa (10/7/2018).
Bahkan menurut dia, Indonesia sudah terlebih dahulu melakukan peningkatan anggaran pendidikan dibanding Vietnam. "Kita mulai pada tahun 2009, dia [Vietnam] di 2013 tapi kalau dihitung hasilnya misal tes matematika dia tinggi, nilainya 90. Tapi kita 60, bahkan bisa 50, 40," terangnya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pendidikan memang mengalami peningkatan. Pada 2009, alokasi masih sekitar Rp 160 triliun, lalu di 2013 menjadi Rp 332 triliun.
"Di 2017 Rp 419,8 triliun dan tahun ini menjadi Rp 444 triliun. Setiap tahun naik karena pendapatan naik dan belanja negara naik," sebut Sri Mulyani.
Dia pun mengaku khawatir akan bahaya mengalokasikan dana hingga 20% untuk sumber daya manusia melalui pendidikan, membuat adanya keteledoran dalam merancang penggunaan anggaran.
"Karena anda tidak perlu berpikir, dapat jatah 20% tidak berpikir untuk apa dengan target tujuan apa," imbuhnya.
Dengan begitu, dia menekankan pentingnya kesadaran para guru sebagai penopang utama pendidikan di Tanah Air. Para guru dia minta harus sadar bahwa pendidikan merupakan pondasi penting untuk kemajuan suatu bangsa.
"Kita harus berpikir keras, dulu saya waktu dengar guru harus disertifikasi, tapi sering tak mencerminkan apa-apa. Hanya prosedural untuk dapat tunjangan dan bukan karena profesional dan bertanggung jawab atas kualitas," tutur Sri Mulyani.
Tak hanya para pendidik, dia meminta pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran alokasi yakni pemerintah pusat hingga daerah untuk benar-benar menjalankan tugas serta memastikan pengalokasian sudah tepat sasaran.
(dru) Next Article Sri Mulyani: Tak Perlu Khawatir Utang, Rasionya Terjaga
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular