Bank Dunia Utangi RI Rp 4,2 T untuk Logistik Maritim
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
29 June 2018 18:14
Washington D.C., CNBC Indonesia - Bank Dunia atau World Bank (WB) menyetujui pinjaman baru senilai US$300 juta (Rp 4,2 triliun) untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.
Pinjaman Pengembangan Kebijakan Reformasi Logistik Indonesia Kedua (Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan/DPL) itu dibuat berdasarkan perubahan yang sudah Indonesia capai dalam mengatasi sejumlah hambatan pergerakan keluar-masuk barang di perbatasan.
Perubahan di bidang logistik maritim yang sudah tercapai termasuk mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar, meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan. Pencapaian itu dilakukan dengan bantuan pinjaman pertama dari WB yang disetujui bulan November 2016.
"Logistik maritim yang efisien penting bagi pertumbuhan yang lebih tinggi di sektor manufaktur, pertanian, dan jasa," kata Rodrigo A. Chaves selaku Kepala Perwakilan WB di Indonesia dan Timor Lester dalam pernyataan pers yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (29/6/2018).
WB mengatakan operasi pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif, serta prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia. Selain itu, pelabuhan juga sering menjadi hambatan dalam rantai logistik karena keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan rendahnya produktivitas.
Selama ini, hambatan yang terjadi di bidang logistik maritim menyebabkan biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Hambatan tersebut juga menyebabkan kinerja logistik Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara di kawasan, menurut Indeks Kinerja Logistik (Logistics Perfomance Index) WB.
Maka dari itu, proyek yang akan dilakukan dengan pinjaman tersebut diharapkan bisa membuat Indonesia lebih kompetitif dan mengurangi kemiskinan.
"Logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing Indonesia juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia," kata Chaves.
Proyek ini akan fokus untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetitif bagi penyedia layanan logistik, serta membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.
"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dengan sekitar 17.000 pulau, saat ini memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi. Proyek ini akan membantu mengatasi beberapa hambatan utama di berbagai titik rantai persediaan," kata Ekonom Senior Bank Dunia Massimiliano Cali.
Dukungan lembaga yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), itu dalam mendukung sektor logistik adalah komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara dari Grup WB untuk Indonesia. Kerangka kerja itu fokus pada prioritas pemerintah yang bisa membawa dampak perubahan besar.
DPL juga membantu adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development (KfW) dan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).
(prm) Next Article Berat... Pemulihan Ekonomi RI Tak akan Merata di 2021
Pinjaman Pengembangan Kebijakan Reformasi Logistik Indonesia Kedua (Second Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan/DPL) itu dibuat berdasarkan perubahan yang sudah Indonesia capai dalam mengatasi sejumlah hambatan pergerakan keluar-masuk barang di perbatasan.
Perubahan di bidang logistik maritim yang sudah tercapai termasuk mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar, meningkatkan masuknya operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan. Pencapaian itu dilakukan dengan bantuan pinjaman pertama dari WB yang disetujui bulan November 2016.
WB mengatakan operasi pelabuhan yang tidak efisien, pasar layanan logistik yang tidak kompetitif, serta prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia. Selain itu, pelabuhan juga sering menjadi hambatan dalam rantai logistik karena keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan rendahnya produktivitas.
Selama ini, hambatan yang terjadi di bidang logistik maritim menyebabkan biaya logistik lebih tinggi bagi sektor manufaktur Indonesia jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Hambatan tersebut juga menyebabkan kinerja logistik Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara di kawasan, menurut Indeks Kinerja Logistik (Logistics Perfomance Index) WB.
Maka dari itu, proyek yang akan dilakukan dengan pinjaman tersebut diharapkan bisa membuat Indonesia lebih kompetitif dan mengurangi kemiskinan.
"Logistik yang lebih baik akan meningkatkan daya saing Indonesia juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia," kata Chaves.
Proyek ini akan fokus untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan, menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetitif bagi penyedia layanan logistik, serta membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.
"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dengan sekitar 17.000 pulau, saat ini memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi. Proyek ini akan membantu mengatasi beberapa hambatan utama di berbagai titik rantai persediaan," kata Ekonom Senior Bank Dunia Massimiliano Cali.
Dukungan lembaga yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), itu dalam mendukung sektor logistik adalah komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara dari Grup WB untuk Indonesia. Kerangka kerja itu fokus pada prioritas pemerintah yang bisa membawa dampak perubahan besar.
DPL juga membantu adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development (KfW) dan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).
(prm) Next Article Berat... Pemulihan Ekonomi RI Tak akan Merata di 2021
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular