Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan 35 Pelabuhan Danau Toba
Exist In Exist, CNBC Indonesia
26 June 2018 09:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mengambil alih penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Danau Toba. Sebelumnya, regulator angkutan penyeberangan di Danau Toba adalah Dinas Perhubungan setempat.
Kebijakan itu diterapkan menyusul lemahnya pengawasan angkutan penyeberangan di Danau Toba oleh Dishub sehingga menyebabkan KM Sinar Bangun bisa diduga mengangkut hingga 200 orang padahal kapasitas hanya 40 orang. Seperti diketahui, KM Sinar Bangun kemudian tenggelam dan hingga pagi ini, Selasa (26/6/2018), belum ditemukan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan menjadikan kawasan Danau Toba sebagai contoh pengelolaan angkutan penyeberangan danau dan sungai yang baik.
Dia juga menuturkan untuk mengelola pelabuhan di Danau Toba, Kemenhub akan merekrut 100 penduduk sekitar guna berperan sebagai petugas atau semacam syahbandar di 35 pelabuhan di sana.
Petugas itu akan mengawasi batas maksimal penumpang, kelaikan kapal, penggunaan lifejacket dan sebagainya.
(25/06/2018).
Sebelum melaksanakan tugasnya,Budi juga menjamin 100 penduduk tersebut akan mendapat pendidikan tentang operasional pelabuhan selama satu minggu penuh.
"Mungkin hari Kamis atau Jumat sudah ada pendidikan selama satu minggu supaya setelah itu mereka melakukan itu. Kami sendiri akan menetapkan suatu fungsi kontrol tertentu terhadap fungsi kegiatan di sana agar nantinya justru Danau Toba akan menjadi contoh satu pengeolaan penyeberangan danau dan sungai, tetapi di kontrol oleh Kemenhub. Insyaallah dalam satu bulan ini akan jadi," jelasnya, Senin (25/6/2018).
Setelah memperoleh pendidikan khusus tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan mengangkat 100 penduduk tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tentunya nanti itu akan PNS. Kami mengadakan rapat, Irjen saya tugaskan ke sana mengadakan rapat, dikumpulkan semua kepala dinas perhubungan seluruh Toba, ada 7. Mereka akan mengirimkan orang untuk 35 pelabuhan itu. Harapannya mereka nanti mempunyai pengetahuan dan yang penting mereka gorvernance untuk menentukan atau mengawal fungsi pelabuhan secara benar," paparnya.
(ray/ray) Next Article Jokowi Mau Kapal Feri Dievaluasi, Pengusaha: Tak Perlu Semua
Kebijakan itu diterapkan menyusul lemahnya pengawasan angkutan penyeberangan di Danau Toba oleh Dishub sehingga menyebabkan KM Sinar Bangun bisa diduga mengangkut hingga 200 orang padahal kapasitas hanya 40 orang. Seperti diketahui, KM Sinar Bangun kemudian tenggelam dan hingga pagi ini, Selasa (26/6/2018), belum ditemukan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan menjadikan kawasan Danau Toba sebagai contoh pengelolaan angkutan penyeberangan danau dan sungai yang baik.
Petugas itu akan mengawasi batas maksimal penumpang, kelaikan kapal, penggunaan lifejacket dan sebagainya.
(25/06/2018).
Sebelum melaksanakan tugasnya,Budi juga menjamin 100 penduduk tersebut akan mendapat pendidikan tentang operasional pelabuhan selama satu minggu penuh.
"Mungkin hari Kamis atau Jumat sudah ada pendidikan selama satu minggu supaya setelah itu mereka melakukan itu. Kami sendiri akan menetapkan suatu fungsi kontrol tertentu terhadap fungsi kegiatan di sana agar nantinya justru Danau Toba akan menjadi contoh satu pengeolaan penyeberangan danau dan sungai, tetapi di kontrol oleh Kemenhub. Insyaallah dalam satu bulan ini akan jadi," jelasnya, Senin (25/6/2018).
Setelah memperoleh pendidikan khusus tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan mengangkat 100 penduduk tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tentunya nanti itu akan PNS. Kami mengadakan rapat, Irjen saya tugaskan ke sana mengadakan rapat, dikumpulkan semua kepala dinas perhubungan seluruh Toba, ada 7. Mereka akan mengirimkan orang untuk 35 pelabuhan itu. Harapannya mereka nanti mempunyai pengetahuan dan yang penting mereka gorvernance untuk menentukan atau mengawal fungsi pelabuhan secara benar," paparnya.
(ray/ray) Next Article Jokowi Mau Kapal Feri Dievaluasi, Pengusaha: Tak Perlu Semua
Most Popular