KKP Dapat Bantuan Rp 775 M dari Jepang
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
25 June 2018 16:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jepang berencana menggelontorkan investasi senilai 6 miliar yen atau setara dengan Rp 775,1 miliar untuk mendukung pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di enam pulau terluar Indonesia.
Rencana itu menjadi bagian dari Exchange Note tentang Pusat Kelautan dan Perikanan dan Pasar Ikan Terintegrasi (Integrated Marine and Fisheries Center and Fish Market) yang ditandatangani pemerintah Jepang dan Indonesia hari Senin (25/6/2018).
Nantinya, pertukaran catatan akan disepakati dalam Grand Agreement sebelum direalisasikan, kata Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi.
"Realisasi segera. Sudah Exchange Note nanti prosesnya ada di Grand Agreement, setelah itu kita jalan," katanya selepas menghadiri dialog strategis dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Kementerian Luar Negeri Indonesia hari Senin.
"Detail dananya masih di tahapan Grand Agreement, tapi kasarnya sekitar 6 miliar yen untuk enam lokasi."
Lebih lanjut Brahmantya mengatakan bentuk bantuan itu akan berupa teknologi perikanan, pelabuhan perikanan, pasar domestik, dan pengembangan kapasitas. Jumlah bantuan yang akan diterima setiap pulau pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
"Tergantung besar kecilnya development [pembangunan] di sana. Misalnya, Natuna akan [dapat bantuan lebih] besar, yang lainnya mungkin lebih sedikit," tuturnya.
Bantuan itu, kata Brahmantya, adalah pendukung anggaran (budget support) bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengembangkan perikanan Indonesia.
"Kita sudah punya SKPT untuk KKP, di-support sama tambahan dari Jepang dan program budget support grant. Memang untuk KKP saja."
(prm) Next Article Menteri Edhy: Oposan yang Bergabung di Tim Ekonomi Jokowi
Rencana itu menjadi bagian dari Exchange Note tentang Pusat Kelautan dan Perikanan dan Pasar Ikan Terintegrasi (Integrated Marine and Fisheries Center and Fish Market) yang ditandatangani pemerintah Jepang dan Indonesia hari Senin (25/6/2018).
Nantinya, pertukaran catatan akan disepakati dalam Grand Agreement sebelum direalisasikan, kata Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi.
"Detail dananya masih di tahapan Grand Agreement, tapi kasarnya sekitar 6 miliar yen untuk enam lokasi."
Lebih lanjut Brahmantya mengatakan bentuk bantuan itu akan berupa teknologi perikanan, pelabuhan perikanan, pasar domestik, dan pengembangan kapasitas. Jumlah bantuan yang akan diterima setiap pulau pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
"Tergantung besar kecilnya development [pembangunan] di sana. Misalnya, Natuna akan [dapat bantuan lebih] besar, yang lainnya mungkin lebih sedikit," tuturnya.
Bantuan itu, kata Brahmantya, adalah pendukung anggaran (budget support) bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengembangkan perikanan Indonesia.
"Kita sudah punya SKPT untuk KKP, di-support sama tambahan dari Jepang dan program budget support grant. Memang untuk KKP saja."
Dalam konferensi pers seusai dialog itu, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono sempat menegaskan komitmen negaranya untuk mempercepat pembanguna infrastruktur Indonesia, termasuk di enam pulau terluar itu.
"Jepang akan terus mengimplementasikan pembangunan pulau-pulau terluar seperti yang disepakati bulan September tahun lalu," ujarnya.
"Jepang akan terus mengimplementasikan pembangunan pulau-pulau terluar seperti yang disepakati bulan September tahun lalu," ujarnya.
(prm) Next Article Menteri Edhy: Oposan yang Bergabung di Tim Ekonomi Jokowi
Most Popular