ADB Beri Utang ke RI Hingga Rp 14 T untuk Reformasi Fiskal
Prima Wirayani, CNBC Indonesia
08 June 2018 16:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB) menyetujui dua pinjaman berbasis kebijakan senilai total US$1 miliar.
Utang tersebut dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperkuat reformasi fiskal dan belanja pemerintah, mendorong investasi berkualitas untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menurut pernyataan resmi ADB yang diterima CNBC Indonesia hari Jumat (8/6/2018).
Pinjaman yang bernilai masing-masing US$500 juta tersebut akan dilengkapi pembiayaan paralel yang nilainya ekuivalen dengan 200 juta euro dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW).
Pinjaman pertama ditujukan untuk mendukung program Manajemen Fiskal dan Belanja Pemerintah (Fiscal and Public Expenditure Management Program/ FPEMP) untuk reformasi fiskal dan belanja pemerintah dengan membantu pemerintah meningkatkan persiapan, transparansi, dan pemantauan anggaran.
"Program tersebut akan memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran tertarget dan mutu pengeluaran di bidang prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan sejalan dengan pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dari PBB," kata Sani Ismail, Spesialis Senior Sektor Keuangan di Departemen Asia Tenggara ADB.
"Penguatan manajemen belanja pemerintah, terutama di tingkat daerah, akan meningkatkan penyampaian layanan publik," tambahnya.
Sementara itu, pinjaman kedua dari ADB akan mendanai Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping-up Investment for Growth Acceleration Program, SIGAP) untuk membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan melalui investasi, dengan menjadikan lingkungan regulasi Indonesia lebih ramah bagi dunia usaha dan investor.
"Program ini akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi investasi publik dan swasta, sekaligus juga mengatasi kendala investasi di tingkat daerah," ujar Robert Boothe, Spesialis Manajemen Publik di Departemen Asia Tenggara ADB.
"Reformasi ini termasuk mengonsolidasikan dan mempercepat proses perizinan usaha, melembagakan praktik-praktik regulasi yang baik, dan memperkenalkan berbagai alat serta sistem untuk membantu pemerintah melaksanakan program investasi publiknya," ujarnya.
Lembaga yang berbasis di Manila, Filipina, ini telah bekerja sama dengan pemerintah selama hampir 20 tahun dalam hal pengembangan infrastruktur dan daya saing investasi Indonesia.
Pinjaman yang baru ini adalah tahap ketiga-dan terakhir-untuk program SIGAP, yang berawal di 2014 dengan pinjaman untuk mengatasi kendala spesifik pada investasi publik maupun swasta.
ADB kemudian menyetujui pinjaman lain pada tahun 2016 yang mendukung penguatan kerangka kerja sama pemerintah-swasta, serta pelaksanaan reformasi pengadaan pemerintah untuk mengedepankan efisiensi dan transparansi.
(dru) Next Article RI Pinjam ke ADB Rp 22,5 T untuk Pemulihan Ekonomi Covid-19
Utang tersebut dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperkuat reformasi fiskal dan belanja pemerintah, mendorong investasi berkualitas untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menurut pernyataan resmi ADB yang diterima CNBC Indonesia hari Jumat (8/6/2018).
Pinjaman yang bernilai masing-masing US$500 juta tersebut akan dilengkapi pembiayaan paralel yang nilainya ekuivalen dengan 200 juta euro dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW).
"Program tersebut akan memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran tertarget dan mutu pengeluaran di bidang prioritas, seperti kesehatan dan pendidikan sejalan dengan pelaksanaan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dari PBB," kata Sani Ismail, Spesialis Senior Sektor Keuangan di Departemen Asia Tenggara ADB.
"Penguatan manajemen belanja pemerintah, terutama di tingkat daerah, akan meningkatkan penyampaian layanan publik," tambahnya.
Sementara itu, pinjaman kedua dari ADB akan mendanai Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping-up Investment for Growth Acceleration Program, SIGAP) untuk membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan melalui investasi, dengan menjadikan lingkungan regulasi Indonesia lebih ramah bagi dunia usaha dan investor.
"Program ini akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi investasi publik dan swasta, sekaligus juga mengatasi kendala investasi di tingkat daerah," ujar Robert Boothe, Spesialis Manajemen Publik di Departemen Asia Tenggara ADB.
"Reformasi ini termasuk mengonsolidasikan dan mempercepat proses perizinan usaha, melembagakan praktik-praktik regulasi yang baik, dan memperkenalkan berbagai alat serta sistem untuk membantu pemerintah melaksanakan program investasi publiknya," ujarnya.
Lembaga yang berbasis di Manila, Filipina, ini telah bekerja sama dengan pemerintah selama hampir 20 tahun dalam hal pengembangan infrastruktur dan daya saing investasi Indonesia.
Pinjaman yang baru ini adalah tahap ketiga-dan terakhir-untuk program SIGAP, yang berawal di 2014 dengan pinjaman untuk mengatasi kendala spesifik pada investasi publik maupun swasta.
ADB kemudian menyetujui pinjaman lain pada tahun 2016 yang mendukung penguatan kerangka kerja sama pemerintah-swasta, serta pelaksanaan reformasi pengadaan pemerintah untuk mengedepankan efisiensi dan transparansi.
(dru) Next Article RI Pinjam ke ADB Rp 22,5 T untuk Pemulihan Ekonomi Covid-19
Most Popular