Internasional

Bandara Global Krisis Kapasitas Karena Ledakan Penumpang

Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
04 June 2018 15:42
Bandara Global Krisis Kapasitas Karena Ledakan Penumpang
Foto: Dok. Garuda Indonesia
Sydney, CNBC Indonesia - Pemerintah perlu segera mengatasi krisis kapasitas yang dihadapi bandara seraya permintaan perjalanan internasional tumbuh, tetapi mereka harus mewaspadai keterlibatan sektor swasta, kata kelompok industri IATA pada hari Senin (4/6/2018).

IATA yang merupakan kependekan dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (International Air Transport Association) mengatakan infrastruktur seperti bandara dan sistem kontrol lalu lintas udara tidak sejalan dengan level penumpang yang diprediksi naik hampir dua kali lipat menjadi 7,8 miliar di tahun 2036.

Melansir dari AFP, bandara-bandara besar berupaya untuk mengatasi krisis itu dengan mengelola slot, dengan kata lain memberi maskapai hak operasi spesifik di waktu tertentu.

Namun, bandara-bandara baru masih diperlukan, kata Alexandre de Juniac selaku Kepala IATA dalam rapat tahunan asosiasi itu di Sydney.

"Kami sedang menghadapi krisis kapasitas, dan kami tidak melihat investasi infrastruktur bandara yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya," katanya.

Dia menambahkan pemerintah yang kekuangan uang semakin beralih ke perusahaan swasta untuk meningkatkan kapasitas bandara.

Meskipun begitu, dia mewaspadai privatisasi bandara dengan mengingatkan bahwa mereka "belum memenuhi ekspektasi maskapai" dengan banyaknya maskapai yang "terlalu banyak mengalami pengalaman pahit".

"Para pejalan pun mencium masalah tersebut. Menurut [sistem pemeringkat global] Skytrax, lima dari enam bandara pilihan pejalan adalah bandara negeri," katanya.

"Privatisasi bandara tentu saja sangat mahal. Namun, ada perbedaan tipis dalam efisiensi atau tingkat investasi jika dibandingkan dengan bandara yang dikelola negara."

Pada hari Senin, IATA memproyeksikan trafik penumpang udara global naik 6,5% tahun ini menjadi 4,36 miliar, setelah mengalami peningkatan 7% dan 7,3% masing-masing di tahun 2016 dan 2017.

Asosiasi yang mewakili 280 maskapai itu akan mempertimbangkan sebuah resolusi privatisasi infrastruktur bandara di hari Selasa (5/6/2018), yang menghimbau pemerintah untuk memperhitungkan perekonomian jangka panjang dan keuntungan sosial ketika mempersiapkan terminal-terminal baru.

Resolusi itu juga akan meminta regulasi yang lebih baik dalam mengatur bandara swasta dan melindungi kepentingan konsumen.



Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular