DPR Cecar ESDM Soal Tipisnya Pasokan Batu Bara ke PLN
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
25 May 2018 10:42
Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian ESDM untuk memastikan pasokan batu bara ke PT PLN (Persero), yang sempat dikabarkan menipis di beberapa wilayah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengingatkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, bahwa minimnya pasokan batu bara sebagai pembangkit merupakan hal yang mengkhawatirkan. Sebab, bila penyediaan listrik tiba-tiba terhenti, masyarakat yang akan terugikan.
"Dari informasi yang saya terima, sampai hari ini pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN itu masih kritis," kata Eni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Kamis (24/5/2018).
Menanggapi hal itu, Bambang menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PLN mengatasi hal itu. Sejak tersebar kabar pasokan batu bara PLN kritis beberapa bulan lalu, telah dibentuk tim khusus untuk mengatasi penyediaan pasokan batu bara.
"Tim ini responsif begerak apabila ada [kekurangan pasokan. Sebagai contoh di Tanjung Awar-awar itu memang selalu stock-nya kurang. Tapi setelah kami cek itu stockpile-nya, sama unloading-nya tidak memenuhi," tutur Bambang.
"Akhirnya pada hitungan misalnya rata-rata 14 hari, jadi kurang dari itu," dia menambahkan.
Selain contoh tersebut, Bambang mengatakan tim tersebut telah memetakan berbagai kebutuhan di setiap daerah dan memastikan pasokan dengan berbagai kategori, berdasarkan berapa lama cadangan tersedia.
Dia pun menegaskan, Kementerian ESDM akan menindak tegas kontraktor batu bara yang tidak memasok kebutuhan PLN sesuai ketetapan kuota 25%. Menteri ESDM, kata Gatot, memiliki hak untuk mengurangi jumlah produksi perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berikutnya.
"Aturan itu diteken Menteri ESDM, dalam Peraturan Menteri, kalau tidak mau memasok, RKAB akan dikurang sesuai dengan kewajiban," ujar Bambang.
(gus) Next Article PLN Target Rampungkan Akuisisi 8 Tambang Batu Bara di Juni
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengingatkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, bahwa minimnya pasokan batu bara sebagai pembangkit merupakan hal yang mengkhawatirkan. Sebab, bila penyediaan listrik tiba-tiba terhenti, masyarakat yang akan terugikan.
Menanggapi hal itu, Bambang menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PLN mengatasi hal itu. Sejak tersebar kabar pasokan batu bara PLN kritis beberapa bulan lalu, telah dibentuk tim khusus untuk mengatasi penyediaan pasokan batu bara.
"Tim ini responsif begerak apabila ada [kekurangan pasokan. Sebagai contoh di Tanjung Awar-awar itu memang selalu stock-nya kurang. Tapi setelah kami cek itu stockpile-nya, sama unloading-nya tidak memenuhi," tutur Bambang.
"Akhirnya pada hitungan misalnya rata-rata 14 hari, jadi kurang dari itu," dia menambahkan.
Selain contoh tersebut, Bambang mengatakan tim tersebut telah memetakan berbagai kebutuhan di setiap daerah dan memastikan pasokan dengan berbagai kategori, berdasarkan berapa lama cadangan tersedia.
Dia pun menegaskan, Kementerian ESDM akan menindak tegas kontraktor batu bara yang tidak memasok kebutuhan PLN sesuai ketetapan kuota 25%. Menteri ESDM, kata Gatot, memiliki hak untuk mengurangi jumlah produksi perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berikutnya.
"Aturan itu diteken Menteri ESDM, dalam Peraturan Menteri, kalau tidak mau memasok, RKAB akan dikurang sesuai dengan kewajiban," ujar Bambang.
(gus) Next Article PLN Target Rampungkan Akuisisi 8 Tambang Batu Bara di Juni
Most Popular