Setelah Luhut, Kini JK Turun Tangan Beresi Larangan CPO
Arys Aditya, CNBC Indonesia
09 May 2018 14:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla turun langsung menangani isu pembatasan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa.
JK hari ini bertemu dengan perwakilan Parlemen Uni Eropa untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, JK menyampaikan kembali mengenai pentingnya perkebunan kelapa sawit bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Saya memberikan penjelasan untuk menghindari masalah yang kurang tepat, ini masalah kemiskinan karena kelapa sawit kan labour intensif, memperkerjakan jutaan orang," kata Wapres di kantornya usai pertemuan, Rabu (9/5/2018).
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertola ke Eropa untuk bertemu dengan sejumlah pejabat di sana membicarakan soal larangan CPO oleh Uni Eropa.
Dalam wawancara khusus dengan tim CNBC Indonesia di kantornya, Senin (7/5/2018), JK mengemukakan kebijakan UE tersebut bisa berdampak terhadap sekitar 30 juta orang yang merupakan pekerja di kebun kelapa sawit.
Dia mengemukakan telah bertemu dengan salah satu duta besar negara dari kawasan tersebut untuk membahas persoalan ini. Selain itu, Wapres menyebut akan ada 9 orang dari Parlemen UE yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat.
"CPO ini kita ada 15 juta ha, yang bekerja di sana langsung dan tidak langsung ada 2 orang per ha, maka ada yang bekerja di lapangan itu 30 juta orang. Dan CPO itu 50% itu pengusaha kecil. Plasmanya itu," papar JK.
(ray/ray) Next Article JK Tebar Ancaman: Setop Beli Airbus Kalau CPO Dilarang Eropa
JK hari ini bertemu dengan perwakilan Parlemen Uni Eropa untuk membahas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, JK menyampaikan kembali mengenai pentingnya perkebunan kelapa sawit bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertola ke Eropa untuk bertemu dengan sejumlah pejabat di sana membicarakan soal larangan CPO oleh Uni Eropa.
Dalam wawancara khusus dengan tim CNBC Indonesia di kantornya, Senin (7/5/2018), JK mengemukakan kebijakan UE tersebut bisa berdampak terhadap sekitar 30 juta orang yang merupakan pekerja di kebun kelapa sawit.
Dia mengemukakan telah bertemu dengan salah satu duta besar negara dari kawasan tersebut untuk membahas persoalan ini. Selain itu, Wapres menyebut akan ada 9 orang dari Parlemen UE yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat.
"CPO ini kita ada 15 juta ha, yang bekerja di sana langsung dan tidak langsung ada 2 orang per ha, maka ada yang bekerja di lapangan itu 30 juta orang. Dan CPO itu 50% itu pengusaha kecil. Plasmanya itu," papar JK.
(ray/ray) Next Article JK Tebar Ancaman: Setop Beli Airbus Kalau CPO Dilarang Eropa
Most Popular