
Jokowi Terima Aduan Sopir Truk Soal Polisi dan Dishub
Exist In Exist, CNBC Indonesia
08 May 2018 15:09

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengaku kaget usai mendengar pengakuan sopir truk yang mengatakan masih banyak praktik pungutan liar dan premanisme di angkutan logistik.
Kepala Negara mendengar curhatan sopir truk itu tadi pagi, Selasa (8/5/2018), dalam pertemuan yang dihadiri oleh pengemudi dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut mendampingi Jokowi mengungkapkan ada empat hal yang dikeluhkan sopir truk.
"Tadi pagi ada pendemo terkait logistik namanya Agus Yuda. Ada 4 hal yang dikomplain, satu Dishub [Dinas Perhubungan] yang tidak profesional, kedua Polri, ketiga itu pemalakan atau pemerasan di daerah Sumatera, dan yang lain untuk kita semua di dunia logistik," jelasnya di dalam suatu acara Kadin di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dia mengatakan, pelaku logistik seperti sopir truk hanya mendapat sekitar 40% dari nilai jasa, sementara 30%-40% lainnya tidak sampai dan menguap menjadi pengeluaran tidak jelas.
"Ini jadi kalau mereka dapat pekerjaan, sampai ke dia itu kira-kira 40%. Artinya kita harus pikir mengapa ada 30-40% itu tdk sampai ke pelaku. Kebanyakan asosiasi juga gak bener, kalo ambil boleh tapi jgn banyak-banyak. Jadi koreksi untuk kita bersama," jelas Budi Karya.
Dia menyatakan perbaikan sektor logistik merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo yang masuk dalam program Nawacita.
Adapun guna membenahi sektor logistik, Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai proyek percontohan.
"Tanjung Priok ini akan kita jadikan laboratorium untuk membenahi proses-proses yang kurang cepat, bertanggung jawab, harga terlalu mahal, dan sebagainya."
Terkait peraturan, Menhub mengatakan pihaknya sudah mencoret regulasi yang dinilai tidak perlu. Bulan lalu terdapat 200 peraturan, lalu berkurang menjadi 45 peraturan.
(ray/ray) Next Article Jokowi Kaget Masih Banyak Pungli & Premanisme ke Sopir Truk
Kepala Negara mendengar curhatan sopir truk itu tadi pagi, Selasa (8/5/2018), dalam pertemuan yang dihadiri oleh pengemudi dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut mendampingi Jokowi mengungkapkan ada empat hal yang dikeluhkan sopir truk.
Dia mengatakan, pelaku logistik seperti sopir truk hanya mendapat sekitar 40% dari nilai jasa, sementara 30%-40% lainnya tidak sampai dan menguap menjadi pengeluaran tidak jelas.
"Ini jadi kalau mereka dapat pekerjaan, sampai ke dia itu kira-kira 40%. Artinya kita harus pikir mengapa ada 30-40% itu tdk sampai ke pelaku. Kebanyakan asosiasi juga gak bener, kalo ambil boleh tapi jgn banyak-banyak. Jadi koreksi untuk kita bersama," jelas Budi Karya.
Dia menyatakan perbaikan sektor logistik merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo yang masuk dalam program Nawacita.
Adapun guna membenahi sektor logistik, Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai proyek percontohan.
"Tanjung Priok ini akan kita jadikan laboratorium untuk membenahi proses-proses yang kurang cepat, bertanggung jawab, harga terlalu mahal, dan sebagainya."
Terkait peraturan, Menhub mengatakan pihaknya sudah mencoret regulasi yang dinilai tidak perlu. Bulan lalu terdapat 200 peraturan, lalu berkurang menjadi 45 peraturan.
(ray/ray) Next Article Jokowi Kaget Masih Banyak Pungli & Premanisme ke Sopir Truk
Most Popular