PM Australia Isyaratkan Pemotongan Pajak Besar-besaran

Canberra, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull pada hari Senin (7/5/2018) menjanjikan pemotongan pajak bagi masyarakat berpendapatan rendah dan mengisyaratkan belanja infrastruktur senilai miliaran dolar pada malam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dinilai sebagai awal kampanye pemilihan umum tidak resminya.

Pemerintahan Turnbull sedang mengalami tekanan untuk memberi insentif bagi para pemilih dalam APBN tahun fiskal yang berakhir pada Juni 2019. APBN itu akan diumumkan hari Selasa (8/5/2018).

Baca: RI dan Australia Selangkah Lagi Sepakati Perdagangan Bebas

Turnbull harus mengambil keputusan di tengah skandal sektor perbankan dan penurunan dukungan dalam berbagai survei. Sementara itu, dia juga harus memenuhi janji untuk segera mengembalikan keuangan negara ke kondisi surplus.

"Kami melakukan apapun yang kami bisa untuk meringankan beban tekanan biaya hidup bagi para keluarga Australia," kata Turnbull kepada para reporter di Sydney, dikutip dari Reuters.

Dalam kesempatan itu Turnbull mengungkapkan sebagian dari paket infrastruktur jalan dan rel selama 10 tahun senilai A$24,5 miliar (Rp 257,3 triliun) yang diprediksi akan menjadi landasan APBN.

"Maka dari itu kami punya, apa yang akan Anda lihat besok, langkah penting terkait dengan pajak."

Perbaikan yang baru-baru ini terjadi dalam pundi-pundi simpanan pemerintah karena kenaikan pendapatan, khususnya dari pajak perusahaan, telah meningkatkan spekulasi bahwa pemerintah akan mengungkap beberapa tiket stimulus besar demi menarik minat para pemilih.

Namun, Menteri Keuangan Scott Morrison pada hari Minggu (6/5/2018) memperingatkan para pemilih untuk bersiap akan adanya pemotongan pajak besar-besaran. Meskipun begitu, dia menolak untuk berkomentar tentang spekulasi bahwa peningkatan pendapatan juga akan memungkinkan pemerintah mengungkapkan kondisi keuangan yang kembali ke posisi surplus satu tahun lebih cepat dari prediksi sebelumnya.

Pemerintah harus menggelar pemilu pada tanggal 18 Mei 2019, dan Turnbull telah menyatakan pemilihan umum itu tidak akan dimulai sebelum tahun fiskal yang baru.

Deloitte Access Economics telah memperhitungkan penerimaan pajak korporasi naik A$36,2 miliar dari tahun sebelumnya dan pajak penghasilan perorangan tumbuh A$10,6 miliar.

Dalam tinjauan pertengahan tahun di bulan Desember, pemerintah memproyeksikan surplus senilai A$10,2 miliar (US$7,69 miliar) di tahun 2020-2021 yang seiring dengan defisit senilai A$20,5 miliar di tahun 2018-2019.

Australia terus menyeimbangkan kondisi perekonomiannya dari ledakan investasi pertambangan sekali dalam seabad yang membantunya menjadi satu-satunya negara dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) yang terhindar dari resesi selama krisis keuangan global.

Baca: Commonwealth Bank Kehilangan Data 20 Juta Nasabah

Morrison telah mengisyaratkan pemotongan pajak korporasi hingga 25% dari pajak 30% saat ini, meskipun dia gagal menekankan langkah lewat parlemen di mana pemerintah hanya memiliki satu kursi mayoritas.

Dia menganggap pemotongan itu diperlukan agar Australia tetap kompetitif di mata investor, tetapi Partai Buruh sebagai pihak oposisi mengatakan usaha itu hanyalah "pemotongan zombie" yang sia-sia tanpa dukungan parlemen.
(prm) Next Article PM Australia Malcolm Turnbull Lengser