Chevron & Exxon: Investor Migas Masih Butuh Insentif Fiskal

Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
02 May 2018 19:57
Kepastian kebijakan fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi masih menjadi sorotan utama beberapa perusahaan migas multinasional.
Foto: REUTERS/Toru Hanai
Jakarta, CNBC Indonesia- Kepastian kebijakan fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi masih menjadi sorotan utama beberapa perusahaan migas multinasional. Penerapan kebijakan fiskal dinilai sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat tujuan berinvestasi.

Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor menyambut positif berbagai kebijakan yang telah dihadirkan Pemerintah. Guna meningkatkan daya saing, dia melihat hasil skema gross split telah terlihat dari bagaimana hasil lelang yang berlangsung dengan skema tersebut.



Walau begitu, Chuck menilai Indonesia masih bisa meningkatkan daya saingnya, termasuk dalam penerapan gross split. "Saya rasa, tantangan utama Indonesia adalah dalam meningkatkan persyaratan fiskal agar lebih kompetitif," kata dia dalam pagelaran IPA Convention and Exhibition 2018, Rabu (5/2/2018).

Chuck mengatakan pula, kegiatan Chevron di kawasan laut dalam membutukan kompleksitas yang tinggi, namun ada capital yang tinggi pula. Maka dari itu, fiskal masih menjadi tantangan untuk mereka.

Dia contohkan pula, bagaimana kontraknya di Cekungan Permian yang terletak di Texas Barat dan New Mexico, Amerika Serikat. "Di Permian Basin, net dari Pemerintah 28%-30%. Kalau dengan cost recovery, lebih dari 70% take-nya lebih besar ke Pemerintah, dengan begitu investor sulit mendapatkan net present value (NPV) mereka," tutur Chuck.

VP ExxonMobil Asia Pacific Raymond E. Jones menuturkan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, dia berharap lingkungan bisnis yang ada bisa lebih terbuka. Rezim fiskal yang berlaku, dia harap mengakui rezim berbeda-beda tergantung pada proyek yang dijalankan.

Hal itu disebabkan tantangan dan fleksibilitas dari setiap proyek berbeda-beda. "Secara singkat sebanyak mungkin kita kurangi ketidakpastian," ujar Raymond.

Namun begitu, dia menyambut positif berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Dalam menjalankannya, dia ingatkan butuh kedisiplinan dalam penerapannya. "Harus terbuka apa atas apa yang dibutuhkan industri untuk tingkatkan investasi. Ada negara-negara di luar sana yang bisa dicontoh dan apa kesenjangan antara Indonesia dengan mereka," tambah Raymond.
(gus/gus) Next Article SKK Migas: Perlu Bantuan untuk Dorong Investasi Migas

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular