Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Hingga April Rp 15,4 T
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
01 May 2018 15:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) periode 1 Januari 2018 hingga 29 April 2018 tercatat Rp 15,4 triliun.
Nilai tersebut mencerminkan penyerapan sebesar 14,4% dari anggaran 2018 sebesar Rp 107,38 triliun.
Adapun penyerapan tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 14,34%.
Lebih cepatnya penyerapan karena Kementerian PUPR mulai membuka lelang dini sejak Oktober 2017 untuk proyek-proyek tahun ini.
"Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93%," kata Sekretaris Jenderal Anita Firmanti melalui siaran pers, dikutip Selasa (1/5/2018).
Sementara itu, paket kontraktual pada 2018 ditargetkan sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp 83,01 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.
Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp 60,25 triliun.
Sejalan dengan itu, untuk paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp 14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp 5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.
Empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan nilai paket kontraktual terbesar yakni Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.454 paket senilai Rp 29,29 triliun, Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp 37,51 triliun, Cipta Karya sebanyak 1.726 paket senilai Rp 10,68 triliun dan Penyediaan Perumahan sebanyak 824 paket senilai Rp 5,05 triliun.
Total anggaran Kementerian PUPR pada 2018 sebesar Rp 107,38 triliun dimana 81% atau Rp 88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal. Adapun, kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90% diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.
(ray/ray) Next Article Jabar Cari Investor untuk 7 Proyek Raksasa, Termasuk Aerocity
Nilai tersebut mencerminkan penyerapan sebesar 14,4% dari anggaran 2018 sebesar Rp 107,38 triliun.
Adapun penyerapan tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 14,34%.
"Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93%," kata Sekretaris Jenderal Anita Firmanti melalui siaran pers, dikutip Selasa (1/5/2018).
Sementara itu, paket kontraktual pada 2018 ditargetkan sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp 83,01 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.
Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp 60,25 triliun.
Sejalan dengan itu, untuk paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp 14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp 5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.
Empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan nilai paket kontraktual terbesar yakni Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.454 paket senilai Rp 29,29 triliun, Bina Marga sebanyak 3.636 paket senilai Rp 37,51 triliun, Cipta Karya sebanyak 1.726 paket senilai Rp 10,68 triliun dan Penyediaan Perumahan sebanyak 824 paket senilai Rp 5,05 triliun.
Total anggaran Kementerian PUPR pada 2018 sebesar Rp 107,38 triliun dimana 81% atau Rp 88 triliun merupakan jenis belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal. Adapun, kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, 90% diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta.
(ray/ray) Next Article Jabar Cari Investor untuk 7 Proyek Raksasa, Termasuk Aerocity
Most Popular