Presiden Setuju Holding Migas, PP Diteken Segera
Arys Aditya, CNBC Indonesia
28 February 2018 15:27
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo disebut sudah menyetujui proses holding perusahaan pelat merah migas yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk. (PGAS).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno baru saja melaporkan kondisi kedua BUMN tersebut dan posisi setelah dilakukan holding.
"Bapak Presiden berharap keputusan [holding] ini baik untuk masyarakat, baik untuk perekonomian dan sehat secara korporasi," kata Menkeu usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2/2018) siang.
Sri Mulyani memaparkan proses holding ini akan membuat kedua BUMN menjadi lebih disiplin dengan berbasiskan kinerja. Dalam laporannya, Sri Mulyani, Rini dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan dua hal kepada Jokowi. Pertama, mengenai bisnis model dari dua institusi, terkait dengan aspek sinergi dari sisi belanja modal sehingga terjadi suatu investasi yang tumpang tindih, dan dia yakin holding ini bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif.
Kedua, Menkeu menyebut sisi neraca keuangan. Pasalnya, PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah-langkah investasi.
"Bagaimana sinergi untuk kemudian menghasilkan return on equity dan return on aset nya maksimal sehingga para share holder terutama pemilik saham publik akan juga mendapatkan manfaat dari keputusan korporasi ini. Indikasi dari hasil dari investasinya dan pada akhirnya tentu neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina."
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengemukakan proses holding ini akan membuat pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Menurutnya, dengan skema holding, PGN dapat melakukan belanja modal yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat dengan lebih luas. "Makin untung, makin efisien, pelayanan maksimal dan memberikan dividen lebih banyak kepada Bu Menkeu. Sebelum April PPnya diteken [Presiden]," kata Rini.
(gus/gus) Next Article PP Belum Diteken, PGN Tetap Gabung Pertamina Maret Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno baru saja melaporkan kondisi kedua BUMN tersebut dan posisi setelah dilakukan holding.
"Bapak Presiden berharap keputusan [holding] ini baik untuk masyarakat, baik untuk perekonomian dan sehat secara korporasi," kata Menkeu usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2/2018) siang.
Kedua, Menkeu menyebut sisi neraca keuangan. Pasalnya, PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah-langkah investasi.
"Bagaimana sinergi untuk kemudian menghasilkan return on equity dan return on aset nya maksimal sehingga para share holder terutama pemilik saham publik akan juga mendapatkan manfaat dari keputusan korporasi ini. Indikasi dari hasil dari investasinya dan pada akhirnya tentu neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina."
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengemukakan proses holding ini akan membuat pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Menurutnya, dengan skema holding, PGN dapat melakukan belanja modal yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat dengan lebih luas. "Makin untung, makin efisien, pelayanan maksimal dan memberikan dividen lebih banyak kepada Bu Menkeu. Sebelum April PPnya diteken [Presiden]," kata Rini.
(gus/gus) Next Article PP Belum Diteken, PGN Tetap Gabung Pertamina Maret Ini
Most Popular