Pemerintah Lunasi Separuh Utang Subsidi di Semester I-2018
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 February 2018 11:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan menargetkan bisa melunasi separuh dari utang subsidi periode 2016 kepada tiga badan usaha milik negara (BUMN) pada semester I-2018.
Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, separuh dari tunggakan tersebut akan dibayarkan pada semester pertama, sementara sisanya akan dilunasi pada 2019 mendatang. “Insya Allah (dibayarkan) setengahnya,” kata Askolani usai menghadiri rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian lembaga 2018, di Aula Dhanapala, Rabu (21/2/2018).
Saat ini, bendahara negara tercatat memiliki tunggakan utang subsidi kepada PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding (Persero). Adapun total utang pemerintah sekitar Rp 37 triliun, dimana utang kepada Pertamina sebesar Rp 20 triliiun, utang ke PLN tinggal Rp 7 triliun, dan Pupuk Indonesia Holding sebesar Rp 10 triliun.
Dengan demikian, maka pemerintah menargetkan bisa melunasi utang kepada Pertamina sebesar Rp 10 triliun, PLN sebesar Rp 3,5 triliun, dan Pupuk Indonesia Holding sebesar Rp 5 triliun.“Jadi Pertamina setengah, mungkin PLN juga setengah, Pupuk juga setengah. Nanti akan kami lihat. Sabar dulu,” katanya.
Utang yang dibayar pemerintah adalah utang subsidi yang tercatat pada 2016. Untuk utang 2017, pemerintah menunggu hasil audit akhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Askolani, pemerintah tidak bisa langsung begitu saja membayar tunggakan subsidi.
“Tidak bisa membayar kalau belum audit. Nanti akan ketahuan berapa kekurangan subsidi itu baik 2017 atau 2018 yang akan jalan. Kami akan lunasi kewajiban dalam waktu 1-2 tahun,” katanya.
(gus/gus) Next Article Subsidi Energi Bengkak 173%, Bahaya untuk PLN-Pertamina
Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, separuh dari tunggakan tersebut akan dibayarkan pada semester pertama, sementara sisanya akan dilunasi pada 2019 mendatang. “Insya Allah (dibayarkan) setengahnya,” kata Askolani usai menghadiri rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran kementerian lembaga 2018, di Aula Dhanapala, Rabu (21/2/2018).
Saat ini, bendahara negara tercatat memiliki tunggakan utang subsidi kepada PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding (Persero). Adapun total utang pemerintah sekitar Rp 37 triliun, dimana utang kepada Pertamina sebesar Rp 20 triliiun, utang ke PLN tinggal Rp 7 triliun, dan Pupuk Indonesia Holding sebesar Rp 10 triliun.
Pilihan Redaksi |
Utang yang dibayar pemerintah adalah utang subsidi yang tercatat pada 2016. Untuk utang 2017, pemerintah menunggu hasil audit akhir dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Askolani, pemerintah tidak bisa langsung begitu saja membayar tunggakan subsidi.
“Tidak bisa membayar kalau belum audit. Nanti akan ketahuan berapa kekurangan subsidi itu baik 2017 atau 2018 yang akan jalan. Kami akan lunasi kewajiban dalam waktu 1-2 tahun,” katanya.
(gus/gus) Next Article Subsidi Energi Bengkak 173%, Bahaya untuk PLN-Pertamina
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular