Bahas Kepodang dengan Pemerintah, Petronas Usulkan LNG
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
16 February 2018 16:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Petronas mengusulkan penggunaan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai salah solusi kondisi kahar di Lapangan Kepodang, Blok Muriah. Hal itu diusulkan Petronas ketika melakukan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Wakil Menteri Arcandra Tahar mengaku ada beberapa solusi yang dibicarakan untuk menyelesaikan permasalahan di Blok Kepodang, namun belum ada keputusan cara apa yang akan dilakukan. “Solusinya macam-macam, ada banyak pilihan,” kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Jumat (16/2/2018).
Hal lain yang juga dibahas antara pemerintah dan perusahaan asal Malaysia itu adalah pembayaran biaya kewajiban minimum (ship or pay) Petronas yang telah menunggak selama tiga tahun sekitar Rp 460 miliar.
“Kami mencari solusi terbaik, kejadian ini sudah terjadi dan tidak diharapkan semua pihak,” tutur Arcandra.
Dalam hal ini, kata dia, perlu diingat bukan hanya pemilik pipa Kalija yang mengalami kerugian, namun juga Petronas. Maka dari itu, sedang dicari solusi yang paling tepat atas potensi declining di Lapangan Kepodang.
Sebagai informasi, pihak Petronas sempat mengklaim, Lapangan Kepodang berada dalam kondisi kahar atau force majeure. Akan tetapi, PT PGN (Persero) Tbk induk perusahaan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) mengatakan hal tersebut harus dibuktikan dengan verifikasi pihak ketiga terlebih dahulu.
Dengan keadaan itu, hasil temuan cadangan gas bumi diklaim Petronas tidak sesuai dengan prediksi. Rencana produksi hingga tahun 2026 pun turun drastis menjadi tahun 2018. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir produksi di lapangan tersebut juga tidak mencapai jumlah minimum yang telah disepakati.
(dru) Next Article BPH Migas Mediasi Perkara Penyaluran Gas Blok Kepodang
Wakil Menteri Arcandra Tahar mengaku ada beberapa solusi yang dibicarakan untuk menyelesaikan permasalahan di Blok Kepodang, namun belum ada keputusan cara apa yang akan dilakukan. “Solusinya macam-macam, ada banyak pilihan,” kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Jumat (16/2/2018).
Hal lain yang juga dibahas antara pemerintah dan perusahaan asal Malaysia itu adalah pembayaran biaya kewajiban minimum (ship or pay) Petronas yang telah menunggak selama tiga tahun sekitar Rp 460 miliar.
Dalam hal ini, kata dia, perlu diingat bukan hanya pemilik pipa Kalija yang mengalami kerugian, namun juga Petronas. Maka dari itu, sedang dicari solusi yang paling tepat atas potensi declining di Lapangan Kepodang.
Sebagai informasi, pihak Petronas sempat mengklaim, Lapangan Kepodang berada dalam kondisi kahar atau force majeure. Akan tetapi, PT PGN (Persero) Tbk induk perusahaan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) mengatakan hal tersebut harus dibuktikan dengan verifikasi pihak ketiga terlebih dahulu.
Dengan keadaan itu, hasil temuan cadangan gas bumi diklaim Petronas tidak sesuai dengan prediksi. Rencana produksi hingga tahun 2026 pun turun drastis menjadi tahun 2018. Selain itu dalam beberapa tahun terakhir produksi di lapangan tersebut juga tidak mencapai jumlah minimum yang telah disepakati.
(dru) Next Article BPH Migas Mediasi Perkara Penyaluran Gas Blok Kepodang
Most Popular