
Pembangunan Kilang Terhambat Mafia Migas?
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
01 February 2018 10:45

Jakarta, CNBC Indonesia- Pertamina akhirnya mengumumkan mitra untuk membangun Kilang Bontang, pada Selasa lalu. Pengumuman pembangunan kilang ini adalah pertama kalinya setelah selama 20 tahun tak membangun kilang.
Langkah pemerintah untuk memperluas dan membangun kilang minyak baru kerap mengalami pelbagai kendala. Keberadaan mafia migas disebut-sebut sebagai salah satu alasannya.
Hal ini diungkapkan oleh pakar kebijakan energi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi, kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/2/2018).
Fahmy yang juga pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini bercerita bahwa timnya benar-benar menemukan adanya oknum pemburu rente ini di bisnis migas. "Tak hanya ada di Petral, mereka ada juga di dalam Pertamina, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujar Fahmy.
Masalah kilang, lanjut Fahmy, para oknum ini bergerak dengan menghambat proses administrasi, terutama ketika Pertamina sudah memiliki partner yang berniat untuk membangun kilang.
“Misalnya saat ada pemberian tax holiday dari Kementerian Keuangan, oknum di dalamnya ada yang menghambat, padahal itu (tax holiday) hal biasa,” kata Fahmy.
Hal lain yang juga jadi penyebab lambatnya pembangunan kilang, menurut Fahmy, adalah Pertamina seakan tidak menjalankan tugas dengan serius karena terbatasnya dana untuk membangun.
Fahmy pun menilai solusi utama hal tersebut adalah dengan melibatkan pihak swasta dari dalam negeri atau investor dari luar negeri untuk ikut melakukan pembangunan.
“Investasi di kilang itu besar kemudian pengembaliannya butuh waktu panjang, margin pun kecil. Namun meski margin kecil, sesungguhnya omset itu lebih besar juga,” jelas Fahmy.
Oleh karena itu, bila ada proyek yang tergolong besar dan sifatnya berkelanjutan, dia yakin pembangunan kilang bisa menjadi investasi yang cukup menarik untuk investor.
Fahmy pun melihat, penting untuk pemerintah dapat memberi kemudahan dalam hal-hal seperti pembebasan lahan, perizinan, dan fasilitas pajak seperti tax holiday.
“Kalau itu diberikan, saya yakin banyak investor yang datang ke Indonesia untuk membangun kilang minyak,” tutur Fahmy.
(gus/gus) Next Article 30 Tahun Telat Bangun Kilang, RI Terancam Impor 100% BBM
Langkah pemerintah untuk memperluas dan membangun kilang minyak baru kerap mengalami pelbagai kendala. Keberadaan mafia migas disebut-sebut sebagai salah satu alasannya.
Fahmy yang juga pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini bercerita bahwa timnya benar-benar menemukan adanya oknum pemburu rente ini di bisnis migas. "Tak hanya ada di Petral, mereka ada juga di dalam Pertamina, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujar Fahmy.
Masalah kilang, lanjut Fahmy, para oknum ini bergerak dengan menghambat proses administrasi, terutama ketika Pertamina sudah memiliki partner yang berniat untuk membangun kilang.
“Misalnya saat ada pemberian tax holiday dari Kementerian Keuangan, oknum di dalamnya ada yang menghambat, padahal itu (tax holiday) hal biasa,” kata Fahmy.
Hal lain yang juga jadi penyebab lambatnya pembangunan kilang, menurut Fahmy, adalah Pertamina seakan tidak menjalankan tugas dengan serius karena terbatasnya dana untuk membangun.
Fahmy pun menilai solusi utama hal tersebut adalah dengan melibatkan pihak swasta dari dalam negeri atau investor dari luar negeri untuk ikut melakukan pembangunan.
“Investasi di kilang itu besar kemudian pengembaliannya butuh waktu panjang, margin pun kecil. Namun meski margin kecil, sesungguhnya omset itu lebih besar juga,” jelas Fahmy.
Oleh karena itu, bila ada proyek yang tergolong besar dan sifatnya berkelanjutan, dia yakin pembangunan kilang bisa menjadi investasi yang cukup menarik untuk investor.
Fahmy pun melihat, penting untuk pemerintah dapat memberi kemudahan dalam hal-hal seperti pembebasan lahan, perizinan, dan fasilitas pajak seperti tax holiday.
“Kalau itu diberikan, saya yakin banyak investor yang datang ke Indonesia untuk membangun kilang minyak,” tutur Fahmy.
(gus/gus) Next Article 30 Tahun Telat Bangun Kilang, RI Terancam Impor 100% BBM
Most Popular