Setelah Beras, Indonesia Putuskan Impor Garam

Jakarta, CNBC Indonesaia — Setelah beras, Pemerintah akhirnya memutuskan melakukan impor garam sebanyak 3,7 juta ton. Namun, garam ini khusus untuk kebutuhan industri, bukan konsumsi masyarakat.

Kebijakan itu diputuskan usai Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjatian beserta para menteri di bawah koordinasi keduanya, Jumat (19/01/2018).

Darmin mengemukakan keputusan diambil setelah Pemerintah melihat secara seksama kebutuhan garam industri selama setahun. Akan tetapi, dia mengaku keputusan ini juga tidak lepas dari kemelut seperti halnya kebijakan impor beras.

“Tapi itu kan tidak sekaligus juga. Paling-paling berapa kemampuannya sebulan. Nanti dalam perjalanannya bisa kita lihat, karena tidak buru-buru seperti beras,” ungkap Darmin usai rapat tersebut.

Kemelut itu, tuturnya, berasal dari perbedaan data antara Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memegang rekomendasi impor garam.

“BPS bilang sebenarnya datanya 3,66 juta ton (untuk impor). Tetapi KKP tetap meminta 2,2 juta ton. Saya yang memimpin kemudian melihat mana yang bener nih?” katanya.

Dia kemudian mengambil kesimpulan bahwa impor garam industri harus dilakukan meski KKP tetap meminta agar impor dilakukan sebanyak 2,2 juta ton terlebih dahulu.

“Dirjen di KKP menawarkan, ya kita kasih dulu lah 2,2 juta ton, nanti dilihat situasinya. Ya saya bilang lah itu nanti terulang lagi seperti tahun-tahun kemarin, giliran dilihat situasinya, gak keluar rekomendasinya,” ujar Darmin.

Darmin menyebutkan ada sekitar 100 perusahaan yang membutuhkan garam industri sehingga angka 3,7 juta ton merupakan angka yang wajar.

“Intinya, kami ingin itu industri bisa bikin perencanaan yang baik. Susah kalau kemudian dia bikin rencana, garamnya tidak ada. Kan ada yang mau ekspansi, ada yang mau ekspor.”
(ray/ray) Next Article Ternyata RI Impor Garam 2,6 Juta Ton di 2019