Infrastruktur Indonesia Terhadap PDB Jauh Tertinggal

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
18 January 2018 13:42
Infrastruktur Indonesia Terhadap PDB Jauh Tertinggal
Jakarta, CNBC Indonesia - Stok infrastruktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh dibawah standar global. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ketersediaan infrastruktur dalam negeri jauh tertinggal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini hanya sekitar 32% terhadap PDD. Angka tersebut, lebih rendah dari standar global sebesar 70% dari PDB.

Bahkan jika merinci lebih jauh, stok infrastruktur di Jepang saat ini sudah melebihi 100% dari PDB, Amerika Serikat sekitar 75-76% dari PDB, dan China yang hampir menembus 80% dari PBD. Kondisi itu, membuat Indonesia masih tertinggal.


“Standar global itu 70%, tapi di Indonesia sekarang stok infrastruktur hanya 12%,” kata Bambang dalam sambutan Pina Day 2018, Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama Pina di Kempinski, Kamis (18/1/2018).

Bambang mengemukakan, ketersediaan infrastruktur Indonesia pernah berada di level 49% terhadap GDP pada zaman orde baru. Namun, krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998, membuat angka stok infrastruktur domestik terkikis.

Sementara di sisi lain, geliat ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun setelah mengalami krisis terus mengalami pemulihan. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, dikhawatirkan memberikan dampak buruk bagi sendi ekonomi nasional.

“PDB terus tumbuh, tapi tidak diikuti infrastruktur yang memadai. Akibatnya apa? Pertumbuhan yang terjadi jadi tidak berkelanjutan. Pertumbuhan bisa semakin melambat, karena tidak ada input untuk mendorong ekonomi,” jelasnya.

Bambang memahami, kas keuangan negara tak bisa sepenuhnya memberikan dukungan dalam percepatan pembangunan. Pemerintah akan mendorong berbagai alternatif pembiayaan, salah satunya Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Ini merupakan skema yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Adapun imbal hasil yang ditawarkan, yakni 13% yang diharapkan dapat menarik minat para investor.

“Jadi harus ada pemerintahan yang berpikir ke depan. Bukan hanya lima tahun, tapi 20-30 tahun yang akan datang,” katanya. (dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading