Dua Skema Usulan REI Untuk Sukseskan Program DP 0 Rupiah
Gita Rossiana, CNBC Indonesia
18 January 2018 11:49
Jakarta, CNBC Indonesia-Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan dua skema pembayaran uang muka yang bisa digunakan untuk mendukung program DP 0 Rupiah. Adapun kedua skema tersebut adalah melalui subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan kredit tanpa agunan (KTA).
Ketua DPD REI Jakarta Amran Nukman menjelaskan, untuk mewujudkan program DP 0 Rupiah, REI bersama pihak lain akan membentuk tim kecil untuk membahas mengenai skema program tersebut.
“Tim kecil ini akan berisi unsur pemerintah DKI, REI dan pihak lainnya,” ujar dia saat ditemui di acara Penandatangan Pernyataan Dukungan REI terhadap Program DP Nol Rupiah di Balai Kota,Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Di dalam tim kecil ini, akan dibahas mengenai uang muka (down payment/DP) 0 Rupiah yang dicanangkan program pemerintah provinsi. Amran mengungkapkan, program rumah bersubsidi yang sudah ada selama ini memiliki DP minimal 1% untuk rumah seharga Rp 300 juta. Apabila uang muka tersebut tidak dibayarkan oleh pembeli, maka pemerintah harus menanggung Rp 3 juta setiap rumah yang akan dibeli.
“Untuk kredit pemilikan rumah susun yang ada saat ini harus membayar DP minimal Rp 3 juta rupiah, nah sekarang tidak usah bayar Rp 3 juta-nya, bagaimana caranya ini yang sedang dicari oleh Gubernur DKI Jakarta,” ungkap dia.
Ada dua kemungkinan yang menurut Amran bisa digunakan mengantisipasi hal tersebut. Pertama, adalah dengan menggunakan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Lalu kedua, adalah kerjasama dengan bank melalui program kredit tanpa agunan (KTA). “Baru cara ini yang dipikirkan REI, masih ada opsi-opsi lainnya,” ungkap dia.
Selain membahas mengenai uang muka, hal lain yang dibahas oleh tim teknis adalah dari sisi perizinan. Pasalnya, permasalahan ini adalah hal klasik sehingga apabila tidak dibereskan akan menghambat program DP 0 Rupiah.
Insentif lain yang diinginkan oleh REI adalah kemudahan pengembangan properti di tempat lain. Pasalnya, melalui program DP nol rupiah ini, pihaknya tidak banyak mendapatkan keuntungan.
Kemudian, bentuk rumah yang akan dibangun dalam program ini adalah rumah susun. Amran mengungkapkan, agak sulit rasanya untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 300 ribu unit dengan menggunakan rumah tapak. “Kalau untuk rumah seharga Rp 300 jutaan tidak bisa dengan rumah tapak,” terang dia.
Selanjutnya adalah permasalahan lokasi. Amran mengusulkan wilayah perumahan program DP 0 Rupiah seharusnya tidak jauh dan dekat dengan perkotaan. “Misalnya dibangun di wilayah Sudirman, tetapi jangan dekat dengan perumahan mewah karena bisa menurunan harga jual tanah lainnya,” terang dia.
(roy/roy) Next Article Pemprov DKI Matangkan Skema Pembiayaan Program DP 0 Rupiah
Ketua DPD REI Jakarta Amran Nukman menjelaskan, untuk mewujudkan program DP 0 Rupiah, REI bersama pihak lain akan membentuk tim kecil untuk membahas mengenai skema program tersebut.
“Tim kecil ini akan berisi unsur pemerintah DKI, REI dan pihak lainnya,” ujar dia saat ditemui di acara Penandatangan Pernyataan Dukungan REI terhadap Program DP Nol Rupiah di Balai Kota,Jakarta, Kamis (18/1/2018).
“Untuk kredit pemilikan rumah susun yang ada saat ini harus membayar DP minimal Rp 3 juta rupiah, nah sekarang tidak usah bayar Rp 3 juta-nya, bagaimana caranya ini yang sedang dicari oleh Gubernur DKI Jakarta,” ungkap dia.
Ada dua kemungkinan yang menurut Amran bisa digunakan mengantisipasi hal tersebut. Pertama, adalah dengan menggunakan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Lalu kedua, adalah kerjasama dengan bank melalui program kredit tanpa agunan (KTA). “Baru cara ini yang dipikirkan REI, masih ada opsi-opsi lainnya,” ungkap dia.
Selain membahas mengenai uang muka, hal lain yang dibahas oleh tim teknis adalah dari sisi perizinan. Pasalnya, permasalahan ini adalah hal klasik sehingga apabila tidak dibereskan akan menghambat program DP 0 Rupiah.
Insentif lain yang diinginkan oleh REI adalah kemudahan pengembangan properti di tempat lain. Pasalnya, melalui program DP nol rupiah ini, pihaknya tidak banyak mendapatkan keuntungan.
Kemudian, bentuk rumah yang akan dibangun dalam program ini adalah rumah susun. Amran mengungkapkan, agak sulit rasanya untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 300 ribu unit dengan menggunakan rumah tapak. “Kalau untuk rumah seharga Rp 300 jutaan tidak bisa dengan rumah tapak,” terang dia.
Selanjutnya adalah permasalahan lokasi. Amran mengusulkan wilayah perumahan program DP 0 Rupiah seharusnya tidak jauh dan dekat dengan perkotaan. “Misalnya dibangun di wilayah Sudirman, tetapi jangan dekat dengan perumahan mewah karena bisa menurunan harga jual tanah lainnya,” terang dia.
(roy/roy) Next Article Pemprov DKI Matangkan Skema Pembiayaan Program DP 0 Rupiah
Most Popular