Tak Perlu Ditenggelamkan, Kapal Maling Ikan Bisa Jadi Aset

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menutup kemungkinan jika kapal asing pencuri ikan bisa masuk menjadi aset negara. Meski demikian, proses kapal pencuri yang ingin dijadikan aset tetap harus melalui proses hukum yang panjang.

Barang yang diambil alih melalui proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara Sri Mulyani

Berbicara usai peringatan ulang tahun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Djakarta Theater, Rabu malam, (10/1/2018), Sri Mulyani menegaskan, kapal-kapal ‘nakal’ tersebut bisa saja menjadi suatu aset yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Kalau barang yang diambil alih melalui proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentunya bisa dimanfaatkan,” jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, upaya penenggelaman kapal yang kerap dilakukan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti murni untuk menjaga wilayah kemaritiman Indonesia dari pihak tak bertanggung jawab, yang selama ini selalu menyalah gunakan izinnya dengan mengambil sumber daya laut Indonesia.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, upaya memonitoring kapal-kapal tersebut bisa dilakukan tanpa harus menenggelamkan kapal. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan kapal-kapal tersebut bisa memilki manfaat lebih bagi masyarakat.

“Jadi sebetulnya dua hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan memanfaatkan aset itu untuk menegakan tata kelola yang baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengungkapkan, proses peralihan ini harus tetap melalui proses hukum yang jelas. Nantinya, barang yang disita pun belum tentu langsung menjadi suatu aset negara.

“Kalau dinyatakan dirampas, disitu ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mereka, mau diserahkan ke kami atau dimusnahkan atau dilelang,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya buka suara soal perseteruan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal.

Kepala Negara mengatakan dirinya meyakini bahwa kebijakan setiap menteri di Kabinet Kerja selalu ditujukan untuk kepentingan negara dan kebaikan rakyat. Sehingga, dia menyatakan tidak mendukung salah satu.

"Tapi saya bilang ke Bu Susi, di rapat, bahwa sekarang konsentrasinya meningkatkan industri pengolahan ikan khususnya yang berorientasi ekspor, karena ekspornya turun," ungkapnya.
(dru/dru) Next Article Sri Mulyani Janji Bantu Susi Tangani Kapal Maling Ikan