Single ID Lebih Utama Ketimbang Ubah NPWP Jadi NIPP

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
10 January 2018 14:52
Rencana pemerintah mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Induk Pembayar Pajak (NIPP) dinilai mubazir.
  • Implementasi identitas tunggal jauh lebih baik dibandingkan NIPP
  • Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan yaitu melakukan berbagai macam perbaikan

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang selama ini digunakan sebagai alat identifikasi wajib pajak menjadi Nomor Induk Pembayar Pajak (NIPP) dinilai mubazir.

Kalau mau sekalian single ID yang dieksekusi. Jauh lebih berguna dan lebih pentingYustinus Prastowo
Apabila pergantian alat identifikasi tersebut menjadi konsekuensi dari perubahan istilah ‘wajib pajak’ menjadi ‘pembayar pajak’, maka pemerintah direkomendasikan menerapkan identitas tunggal (single ID) dibandingkan menggunakan NIPP.

“Kalau mau sekalian single ID yang dieksekusi. Jauh lebih berguna dan lebih penting dibandingkan sekedar ganti nama,” kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, Rabu (10/1/2018).


Prastowo memandang, penggantian NPWP menjadi NIPP memang akan mengubah sistem administrasi perpajakan otoritas pajak menjadi lebih baik. Namun, implementasi identitas tunggal jauh lebih baik dibandingkan NIPP.

“Sebenarnya dari sistem akan berubah total. Kartu baru, sistem baru, formuli pasti baru,” jelasnya.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyesuaikan masa transisi dari pergantian identitas tersebut. Menurut Prastowo, dibutuhkan waktu lebih untuk menyesuaikan sistem administrasi baru tersebut.

“Terutama dari sosialisasinya akan seperti apa, karena ini masih perlu penyesuaian,” ungkap Prastowo.

Sebagai informasi, mengutip draf RUU KUP, perubahan istilah ini di dasari oleh alasan fungsional, terutama untuk mendorong masyarakat membayar pajak dengan mengubah terminologi. Ini adalah bunyi poin 4 (a) bagian umum draf tersebut.

Sebagai konsekuensinya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang selama ini digunakan sebagai alat identifikasi WP akan digantikan dengan Nomor Induk Pembayar Pajak (NIPP).

“NIPP adalah nomor yang diberikan kepada pembayar pajak sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identifias pembayar pajak,” ungkap pasal 1 draf RUU tersebut.

Apabila disahkan, RUU KUP yang baru ini akan meggantikan UU KUP No. 5/2008 sekaligus menjadi pintu pertama untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap paket undang-undang perpajakan 2008, seperti UU Pajak Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai.

Belum Tentu Tingkatkan Kepatuhan

Sementara, dihubungi secara terpisah, MUC Tax Research Institute menyebut, rencana perubahan istilah ‘wajib pajak’ menjadi ‘pembayar pajak’ belum menjadi jaminan utuh untuk meningkatkan kepatuhan. Perubahan ini dianggap belum cukup.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, tidak ada satupun yang bisa menggaransi perubahan istilah ini mendorong kepatuhan. Sebab, perubahan tersebut hanya untuk mensetarakan hubungan antara wajib pajak dan fiskus.

“Ini tidak bisa diukur secara langsung, dan mengubah menjadi lebih patuh. Bisa diharapkan seperti itu, tapi tidak bisa,” kata Wahyu.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan sepanjang 2017 hanya 72,60% atau tak mencapai target yang dipatok sebesar 75%. Meskipun naik dibandingkan 2016, angka ini menunjukan masih ada yang belum patuh atas kewajibannya kepada negara.
Ini harus diikuti dengan perbaikan pelayananWahyu Nuryanto


Wahyu menilai, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan berbagai macam perbaikan. Misalnya, dengan perbaikan pelayanan dan mempermudah segala macam urusan wajib pajak yang ingin taat kepada negara.

“Ini harus diikuti dengan perbaikan pelayanan. Bagaimana caranya memberikan kemudahan. Kalau mau urus ini itu ribet, susah patuhnya,” katanya.


(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading