Sehatkan Jiwasraya, DPR akan Minta Menteri Rini Turun Tangan
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
23 July 2019 20:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR meminta pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turun tangan dalam mengatasi kasus gagal bayar polis produk JS Saving Plan Bancassurance kepada nasabah. Diketahui Jiwasraya merupakan BUMN yang dimiliki negara dalam hal ini Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno.
"Perusahaan sedang berusaha untuk itu [pulih kembali]. DPR mendorong pemegang saham untuk turun tangan. Masyarakat jangan panik," kata Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana di Gedung DPR usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup, Selasa (23/7/2019).
Azam menilai upaya yang dilakukan perseroan dan Kementerian BUMN sampai saat ini belum terasa dampaknya. Ia meminta Jiwasraya memiliki rencana bisnis yang lebih membumi semisal bekerja sama dengan BUMN Karya.
"Mereka [BUMN Karya] punya properti di seluruh Indonesia dan bisa dikerjasamakan dan menghasilkan, tapi kan tidak seketika. Kita ingin lebih realistis dalam short-medium-long term. Kita minta lebih realitis yang bisa dijalankan," imbuhnya.
Untuk itu, DPR akan kembali mengundang direksi Jiwasraya sekaligus Kementerian BUMN untuk mempresentasikan detail bisnis yang baik untuk bisa mengatasi permasalahan Jiwasraya.
"Kita yakin usaha yang besar dilakukan pemegang saham, bisa mengatasi itu. Kita minta bisnis plannya dilengkapi setelah 24 Agustus," tambahnya.
Dalam rapat tertutup hari ini, Azam menjelaskan pemerintah dan DPR membahas kondisi perusahaan 10 tahun ke belakang (2008-2018). Disebut Jiwasraya memiliki tunggakan klaim hingga Rp 802 miliar. Jiwasraya juga dinilai memiliki aset yang banyak dan bisa dikerjasamakan, termasuk dengan BUMN Karya.
"Saya melihatnya itu solusi jangka panjang, tidak bisa seketika selesai. Untuk bangun aset-aset dia yang banyak itu, dan mungkin itu bisa mendapatkan gain dan manfaat, dan kita dukung," ujarnya.
(roy/roy) Next Article Puluhan Korban Asuransi Jiwasraya Adukan Nasibnya ke DPR
"Perusahaan sedang berusaha untuk itu [pulih kembali]. DPR mendorong pemegang saham untuk turun tangan. Masyarakat jangan panik," kata Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana di Gedung DPR usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup, Selasa (23/7/2019).
Azam menilai upaya yang dilakukan perseroan dan Kementerian BUMN sampai saat ini belum terasa dampaknya. Ia meminta Jiwasraya memiliki rencana bisnis yang lebih membumi semisal bekerja sama dengan BUMN Karya.
"Kita yakin usaha yang besar dilakukan pemegang saham, bisa mengatasi itu. Kita minta bisnis plannya dilengkapi setelah 24 Agustus," tambahnya.
Dalam rapat tertutup hari ini, Azam menjelaskan pemerintah dan DPR membahas kondisi perusahaan 10 tahun ke belakang (2008-2018). Disebut Jiwasraya memiliki tunggakan klaim hingga Rp 802 miliar. Jiwasraya juga dinilai memiliki aset yang banyak dan bisa dikerjasamakan, termasuk dengan BUMN Karya.
"Saya melihatnya itu solusi jangka panjang, tidak bisa seketika selesai. Untuk bangun aset-aset dia yang banyak itu, dan mungkin itu bisa mendapatkan gain dan manfaat, dan kita dukung," ujarnya.
(roy/roy) Next Article Puluhan Korban Asuransi Jiwasraya Adukan Nasibnya ke DPR
Most Popular