Rapat 3,5 Jam Soal Penyehatan Jiwasraya, DPR Minta Ini
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
23 July 2019 20:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tertutup selama 3,5 jam hari ini. Terdapat sejumlah permintaan dari DPR terkait pemulihan bisnis Jiwasraya yang terlilit gagal bayar polis produk JS Saving Plan Bancassurance.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyatakan Jiwasraya membutuhkan rencana bisnis yang lebih membumi supaya bisa bangkit kembali. Penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) senilai Rp 500 miliar dengan kupon 11,25% per tahun dinilai belum maksimal.
"Komisi VI melihat perlu dibuat bisnis plan yang lebih membumi yang bisa direalisasikan sehingga bisa betul-betul bisnis Jiwasraya bisa sustain," kata Azam di Gedung DPR, Selasa (23/7/2019).
Menurut Azam, solusinya tidak perlu besar, lebih baik mengeluarkan solusi kecil namun bisa memberi dampak cepat. Jiwasraya bisa memakai solusi 'membumi' dengan cara bekerja sama dengan BUMN Karya dari Kementerian BUMN.
"Saya rasa [BUMN] Karya-Karya punya kemampuan untuk bantu itu dan kita dukung. Penting ada solusi. Jangan sampai tidak ada solusi sehingga masyarakat panik," ujar Azam.
Menurut Azam, kerja sama dengan BUMN Karya mampu menjadi solusi jangka panjang. Namun, bukan berarti DPR tidak meminta solusi jangka pendek-medium-long term, DPR juga meminta solusi di jangka pendek dan mediumnya.
"Kerjasama BUMN Karya, ya salah satu solusi jangka panjang. Tapi ingin juga minta jangka pendek-medium-long termnya seperti apa," ucapnya.
Selain itu, Azam juga menyebut kebiasaan mantan-mantan direksi yang tidak turut mengurus atau bertanggung jawab atas pengelolaan Jiwasraya usai menjabat sebagai petinggi mesti dihapuskan.
Azam menyebut belum ada penyelesaian yang tepat yang dilakukan Jiwasraya dan Kementerian BUMN. DPR menginginkan upaya yang realistis supaya bisa terealisir.
"Penerbitan MTN dan tenaga kerja, kita ingin realistis supaya bisa teralisir. Kita tidak ingin Jiwasraya menjadi masalah, tidak ingin seperti Merpati, dan BUMN yang lain," ucap Azam.
"Kita tidak ingin BUMN merugi. Kita, Komisi VI, mendukung. Di belakangnya banyak yang bertanggung jawab atas Jiwasraya. Optimis kita. Pemegang saham harus turun tangan." katanya.
Adapun dalam laporan keuangan perusahaan, disebutkan bahwa laba bersih mencapai Rp 2,4 triliun padahal keuntungan riilnya hanya Rp 360 miliar, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan pencatatan atau bahkan manipulasi laporan keuangan.
(roy/roy) Next Article Puluhan Korban Asuransi Jiwasraya Adukan Nasibnya ke DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyatakan Jiwasraya membutuhkan rencana bisnis yang lebih membumi supaya bisa bangkit kembali. Penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) senilai Rp 500 miliar dengan kupon 11,25% per tahun dinilai belum maksimal.
"Komisi VI melihat perlu dibuat bisnis plan yang lebih membumi yang bisa direalisasikan sehingga bisa betul-betul bisnis Jiwasraya bisa sustain," kata Azam di Gedung DPR, Selasa (23/7/2019).
"Saya rasa [BUMN] Karya-Karya punya kemampuan untuk bantu itu dan kita dukung. Penting ada solusi. Jangan sampai tidak ada solusi sehingga masyarakat panik," ujar Azam.
Menurut Azam, kerja sama dengan BUMN Karya mampu menjadi solusi jangka panjang. Namun, bukan berarti DPR tidak meminta solusi jangka pendek-medium-long term, DPR juga meminta solusi di jangka pendek dan mediumnya.
"Kerjasama BUMN Karya, ya salah satu solusi jangka panjang. Tapi ingin juga minta jangka pendek-medium-long termnya seperti apa," ucapnya.
Selain itu, Azam juga menyebut kebiasaan mantan-mantan direksi yang tidak turut mengurus atau bertanggung jawab atas pengelolaan Jiwasraya usai menjabat sebagai petinggi mesti dihapuskan.
Azam menyebut belum ada penyelesaian yang tepat yang dilakukan Jiwasraya dan Kementerian BUMN. DPR menginginkan upaya yang realistis supaya bisa terealisir.
"Penerbitan MTN dan tenaga kerja, kita ingin realistis supaya bisa teralisir. Kita tidak ingin Jiwasraya menjadi masalah, tidak ingin seperti Merpati, dan BUMN yang lain," ucap Azam.
"Kita tidak ingin BUMN merugi. Kita, Komisi VI, mendukung. Di belakangnya banyak yang bertanggung jawab atas Jiwasraya. Optimis kita. Pemegang saham harus turun tangan." katanya.
Adapun dalam laporan keuangan perusahaan, disebutkan bahwa laba bersih mencapai Rp 2,4 triliun padahal keuntungan riilnya hanya Rp 360 miliar, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan pencatatan atau bahkan manipulasi laporan keuangan.
(roy/roy) Next Article Puluhan Korban Asuransi Jiwasraya Adukan Nasibnya ke DPR
Most Popular